OTT Kemen PU-Pera, KPK Sita Rp3,3 Miliar dan US$3,2 Ribu

Jakarta, Akuratnews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang pecahan rupiah, USD dan SGD dari beberapa lokasi tangkap tangan pejabat Kementerian PU-Pera.

Uang itu disangkakan berkaitan dengan kasus dugaan suap proyek Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.

"Total barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tangkap tangan kali ini sejumlah Rp3.369.531.000, SGD23.100, US$3.200," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (30/12/2018).

Dalam operasi itu KPK mengamankan 21 orang. Namun, setelah dilakukan gelar perkara, penyidik hanya menetapkan delapan orang tersangka.

Kedelapan tersangka itu, yakni sebagai pihak pemberi Direktur Utama PT Wijaya Kesuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Irene Irma, dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo.

Kemudian sebagai pihak penerima, Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kusrinah, Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, dan PPK SPAM Toba I Donny Sofyan Arifin.

Dalam kasus ini, Anggiat, Meina, Nazar dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM tahun 2017-2018 di Umbulan 3 Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa.

Sementara dua proyek lain yang juga diatur lelangnya yakni pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

"Lelang diatur sedemikian rupa untuk dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP yang dimiliki oleh orang yang sama. PT WKE diatur untuk mengerjakan proyek bernilai di atas Rp50 miliar dan PT TSP diatur untuk mengerjakan proyek bernilai di bawah Rp50 miliar," ujar Saut.

KPK menduga PT WKE dan PT TSP selama tahun anggaran 2017-2018 telah memenangkan 12 proyek dengan total nilai Rp429 miliar. Kedua perusahaan itu juga diduga telah memberi fee sebesar sepuluh persen dari nilai proyek kepada pejabat PUPR karena sudah mengatur sejumlah lelang proyek.

"Fee tersebut kemudian dibagi 7% untuk Kepala Satuan Kerja, dan 3% untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)," tuturnya.

Dalam kasus ini, Anggiat diduga menerima fee sebanyak Rp850 juta dan US$5 ribu, Meina menerima Rp1,42 miliar dan US$22 ribu. Kemudian, Nazar menerima Rp2,9 miliar dan Donny menerima Rp170 juta.

Atas perbuatannya, Budi, Lily, Irene, dan Yuliana selaku pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedangkan, Anggiat, Meina, Nazar dan Donny selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. (Wan)

Penulis:

Baca Juga