P2G Beri Nadiem Rekomendasi Agar Anggaran Kuota Internet 7,2 Triliun Kemdikbud Tidak Sia Sia

Jakarta, Akuratnews.com - Perhimpunan Untuk Pendidikan dan Guru (P2G) menilai anggaran kuota internet yang dikucurkan Kemdikbud sebesar 7,2 Triliun berpotensi sia-sia.

"P2G menemukan ada potensi dana 7,2 triliyun tersebut tak terpakai maksimal, bahkan bisa dikatakan sia-sia. Dana fantastis 7,2 triliyun ini kalau dihitung-hitung, melebihi anggaran pendidikan gabungan beberapa provinsi, yang mencover semua urusan pendidikan di daerah tersebut. Sungguh akan terbuang begitu saja, jika tak dimanfaatkan maksimal,"Ujar Satriwan Salim, Koordinator P2G.

Hal ini disebabkan masih banyaknya laporan dari sekolah di 19 provinsi yang belum menerima bantuan tersebut sejak September.

"Kami menerima laporan dari para guru jaringan P2G yang tersebar dari 19 provinsi: Aceh, Sumbar, Kepri, Riau, Sumsel, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTT, Sulut, Sultra, Sulsel, Kaltim, Kalteng, Kalbar, dan Kaltara. Bahwa para siswa dan guru belum dapat bantuan kuota internet bulan September,"tambah Satriwan, melalui pesan singkat yang akuratnews.com terima Senin (26/10).

Kemudian P2G yang mewakili aspirasi para guru tersebut memberikan beberapa rekomendasi kepada Kemdikbud diantaranya mengubah skema kuota yang terpisah menjadi terpusat. Bukan seperti sekarang terbagi jadi dua : kuota umum dan belajar.

"Skema bantuan kuota internet ini akan lebih berguna dan maksimal dipakai jika menggunakan pola: Semua akses internet boleh dibuka, kecuali yang dilarang (black list), Sebab akan memperkaya akses internet siswa & guru dalam PJJ,"sarannya.

Hal ini didasarkan dari pengalaman para guru yang lebih familiar dengan aplikasi YouTube, walaupun pemerintah dalam hal ini Kemdikbud telah menambah ribuan aplikasi penunjang pembelajaran yang semula sebanyak 19 aplikasi.

"P2G mengapresiasi Kemdikbud yang telah menambah media aplikasi pembelajaran yang bisa dikunjungi siswa & guru untuk pembelajaran. Semula hanya 19 aplikasi belajar, sedangkan sekarang sudah ribuan media aplikasi yang didaftarkan,"ucapnya

Satriwan juga merekomendasikan kepada Kemdikbud untuk memangkas birokrasi yang menghambat turunnya bantuan ini sembari berharap agar bantuan yang diberikan berupa akumulasi bulan September - Oktober

Kemudian Satriwan juga meminta agar KPK terlibat dalam mengawasi jalannya program sebesar 7,2 Triliun ini. Agar pelaksanaannya berjalan maksimal dan tepat sasaran.

"P2G juga meminta KPK sebagai lembaga antirasuah mengawasi dengan ketat semua proses penggunaan anggaran jumbo 7,2 triliyun untuk kuota. Mulai dari kerjasama Kemdikbud dengan operator seluler sampai kepada pendistribusiannya, agar terserap maksimal dan tepat sasaran,"tuturnya.

Baca Juga