Pakar Hukum Unair Pertanyakan Keprofesionalan Penyidik Polrestabes Surabaya

Pakar Hukum Unair, I Wayan Titip Sulaksana

Surabaya, Akuratnews.com - Ketidak jelasnya proses hukum penyekapan terhadap Atik Surani yang dilakukan oleh Citra Permana, yang terhenti di meja penyidik Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya, ditanggapi Pakar Hukum Pidana Universitas Airlangga, I Wayan Titip Sulaksana.

Saat dihubungi melalui ponselnya, I Wayan Titip Sulaksana mengatakan, bahwa oknum Penyidik yang menangani kasus tersebut, jauh dari kata profesional.

"Jauh, jauh sekali. Bahkan bisa dikatakan sangat tidak profesional. Oknum seperti ini yang memperburuk citra Polri dan penegak hukum," kata Wayan Titip geram, Kamis (15/4/2021).

Pria asal Bali ini beranggapan, kelemahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), tidak mengatur tenggat waktu proses Penyelidikan, Penyidikan, Pemberkasan pada tingkat Penyidik Kepolisian dan Pra Penuntutan pada tingkat Kejaksaan.

"Karena tidak adanya tenggat waktu itu, sehingga "celah ini" dimanfaatkan oleh oknum penyidik kepolisian." tambahnya.

Pakar hukum Pidana Unair ini meminta supaya korban atau pelapor bisa berkirim surat kepada Kapolri atas "kinerja" penyidik dengan melampirkan foto copy Surat Tanda Bukti Laporan Kepolisian.

"Dalam laporan secara tertulis itu, pelapor bisa melaporkan kinerja Penyidik dengan tembusan kepada
Irwasum Mabes Polri, Bidkum Mabes Polri, Bid Propam Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri, Wassidik Mabes Polri, Kompolnas, Kapolda Jatim, Irwasda Polda Jatim, Bid Propam Polda Jatim dan Kapolrestabes Surabaya. Biar diberikan "pembinaan" oleh Kapolri atas kinerja bawahannya," tambahnya.

Selain itu, Wayan Titip juga mempertanyakan keberanian Kuasa hukum terlapor, dengan tidak adanya kejelasan proses hukum tersebut, sehingga tidak melakukan Pengaduam Masyarakat (Dumas) kepada Kapolri.

"Kita juga perlu pertanyakan, apakah kuasa hukumnya mempunyai keberanian dengan berkirim surat kepada Kapolri untuk memperjuangkan oroses hukum kliennya. Jangan jangan tidak punya keberanian karena ada kepentingan," paparnya.

Menurutnya, seorang Advokat yang telah melakukan (Tanda tangan) perjanjian pendampingan hukum, sudah mempunyai ikatan dengan mengesampingkan kepentingan lainnya.

"Kalau berani dan tidak mempunyai kepentingan pribadi, segera lakukan. Perjuangkan hak dannkeadilan kliennya, jangan hanya mengeluh tanpa melakukan tindakan nyata," papar Wayan lebih lanjut.

Wayan juga menegaskan, masih banyak anggota Polri yang berada diluar pulau Jawa mempunyain kinerja sangat bagus." Itu penyidiknya harus diganti dan ditugaskan di Kepulauan terluar, agar mengerti Profesinalisme dan tanggung jawab, seperti yang dialami rekannya yang disana. Kalau dibiarkan selamanya mereka akan tetap begitu saja dan akan mencoreng citra Polri." pungkasnya.

Penulis:

Baca Juga