Opini

Pandemi dan Lonjakan angka Kemiskinan

Ilustrasi Kemiskinan

Akuratnews.com - Pandemi di Indonesia nampaknya belum menunjukkan tanda berakhir. Banyak problematika yang akhirnya muncul. Salah satunya tentang lonjakan angka kemiskinan. Sejak awal mula pandemi tersebut hingga sekarang, survei BPS menunjukkan bahwa 70 persen masyarakat yang berpendapatan rendah atau kurang dari Rp1,8 juta per bulan, mengaku pendapatannya menurun.

Sementara itu, tiga dari 10 masyarakat yang pendapatannya di atas Rp7,2 juta per bulan juga mengaku mengalami penurunan pendapatan. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin per Maret 2020 sebesar 9,78 persen atau naik dari posisi September 2019 sebesar 9,22 persen. Secara jumlah, penduduk miskin bertambah menjadi 26,42 juta orang. Jumlah tersebut naik sebanyak 1,63 juta dibandingkan dengan September 2019.

Menanggapi data tersebut, Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan sudah mengantisipasi hasil survei tersebut. Sebagaimana diketahui, pemerintah sudah memiliki berbagai program bantuan sosial. Maka Kemensos akan terus memantau program bantuan sosial, apakah masih relevan jika diterapkan dengan kondisi yang ada atau perlu diperkuat. (Republika.co.id, 17/07/2020)

Tak dimungkiri, pandemi Covid-19 telah mendisrupsi seluruh sektor ekonomi. Pandemi telah sukses mencetak sejumlah orang miskin baru. Mereka yang awalnya masih terkategori golongan menengah, harus turun level jadi golongan bawah. Berhentinya aktivitas ekonomi berikut PHK besar-besaran  telah berdampak pada peningkatan angka kemiskinan.

Lonjakan kemiskinan, karena Pandemi?

 Permasalahannya, benarkah pandemi yang menyebabkan lonjakan kemiskinan? Pasalnya, sebelum ada pandemi pun jutaan rakyat Indonesia juga  mengalami kemiskinan. Bahkan  bukan hanya miskin, mereka juga mengalami kelaparan yang kronis. Sebagaimana laporan yang dirilis ADB dan International Food Policy Research Institute (IFPRI) bertajuk ‘Policies to Support Investment Requirements of Indonesia’s Food and Agriculture Development During 2020-2045′ menyebutkan 22 juta orang Indonesia masih menderita kelaparan kronis.

Ironis memang, negeri yang terkenal gimah ripah loh jinawi namun sekedar memberi makan rakyatnya saja tidak mampu. Bahkan pernah diberitakan 20 ton beras dibuang Bulog karena sudah tak layak dimakan. Jika ditelisik lebih jauh, bertambahnya jumlah orang miskin di masa pandemi bukanlah disebabkan karena wabah yang menghentikan nyaris sebagian besar aktivitas ekonomi global. Namun, sistem ekonomi yang diterapkan saat ini adalah pangkal dari segala problem ekonomi. Sistem ekonomi yang berpijak pada prinsip ribawi dan berorientasi pada ekonomi nonriil nyata tak mampu bertahan di tengah pandemi.

Selain itu, negara yang tidak menjalankan fungsinya sebagai pelayan dan pengurus rakyatnya turut memperparah kondisi ini.  Negeri ini menerapkan kapitalisme-sekuler sehingga  menghalalkan swasta (individu) diberikan hak untuk memiliki kekayaan alam. Pantas jika, kekayaan yang berlimpah  hanya dikuasai oleh segelintir orang. Sedang ketimpangan antara yang kaya dan miskin seolah menjadi keniscayaan. Maka, solusi kemiskinan akan sangat tidak cukup jika hanya dengan pemberian bantuan sosial.  Sangat tidak menyentuh akar problematika. Terlebih, masalah data nampaknya masih jadi problem besar negeri ini.

Menyelesaikan masalah kemiskinan tentu butuh solusi sistemik. Bukan dengan menambah utang luar negeri tentunya, sebab faktanya utang hanya akan menyebabkan ekonomi nasional terpuruk. Efeknya, justru akan berkontribusi menambah angka kemiskinan. Maka butuh adanya solusi sistemik dan mendasar. Kegagalan kapitalisme mengharuskan perlu hadirnya  sistem yang baru. Sistem yang mampu bertahan dalam berbagai macam kondisi.

Terapi Tuntas  Penyakit Kronis Kemiskinan

 Negari ini butuh terapi secara tuntas problematika kemiskinan. Perlulah menengok bagaimana pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang hanya 2,5 tahun tetapi bisa mengentaskan kemiskinan. Bahkan di masanya, bisa merubah seorang yang awal mula berhak menerima zakat berubah menjadi muzakki (pemberi zakat). Bahkan setelah itu, ada suatu masa dimana tidak ditemukan orang yang berhak menerima zakat. Di dalam Islam, adanya di kaya dan di sisi lain mereka yang miskin adalah sebuah keniscayaan. Tersebab memang Allah menciptakan manusia ada yang lemah, dan ada yang kuat secara fisik dan kognitif. Namun negara memiliki mekanisme dimana kondisi kesenjangan ini bisa tersolusikan.

Mekanisme yang pertama adalah dengan optimalisasi zakat. Zakat dipungut oleh negara dan disalurkan kepada 8 golongan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Mekanisme lain  adalah dengan penjaminan kebutuhan pokok masyarakat serta mendorong mereka bisa memenuhi kebutuhan sekundernya.  Kebutuhan pokok tersebut meliputi kebutuhan pokok individu (sandang, pangan, papan) dan kebutuhan pokok kolektif (kesehatan, pendidikan, dan keamanan). Penjaminan kebutuhan pokok ini harus dipastikan oleh negara orang per orang.

Kemudian mendorong mereka yang berkewajiban mencari nafkah untuk bekerja. Maka negara wajib membuka lapangan kerja dan menutup masuknya tenaga kerja asing. Sedang faktor kepemilikan umum semisal sumber daya alam yang tidak terbatas wajib dikelola oleh negara untuk dikembalikan kepada rakyat. Negara akan memberikan perhatian yang lebih kepada mereka yang lemah secara fisik dan kognitif ketika sudah tidak ada kerabat lain dengan pemberian subsidi langsung.

Demikianlah Mekanisme Islam melakukan distribusi kekayaan negara, agar kekayaan tersebut tidak dinikmati oleh segelintir orang saja. Dengan pengaturan sistem politik ekonomi Islam maka segala problematika akan terselesaikan, termasuk kemiskinan. Jikalau negeri yang mayoritas Islam ini mau kembali kepada Islam secara totalitas, maka kemiskinan pun akan bisa tersolusikan. Wallahu A'lam Bi Showab.

*Penulis adalah seorang Pemerhati Kebijakan Publik

Penulis: Ifa Mufida

Baca Juga