Pansus Angket KPK Segera Sampaikan Temuannya ke Publik

Jakarta, Akuratnews.com - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mengatakan pihaknya akan secara resmi menyampaikan kepada publik soal temuan sementara mereka terkait keberadaan KPK.

Temuan Pansus itu berkaitan dengan tata kelola kelembagaan, sumber daya manusia, penegakan hukum, dan tata kelola anggaran. Rencananya, Pansus aka menyampaikan temuan sementaranya pada pukul 14.00 WIB.

"Temuan sementara nanti akan kami sampaikan secara resmi kepada publik. Berkaitan tata kelola lembaga KPK, kemudian berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan KPK, tata kelola anggaran dan SDM," ujar Masinton di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (21/8/17).

Soal tata kelola kelembagaan yang dimaksudnya, Masinton menyebut, operasional penanganan perkara yang ditangani KPK lebih besar dari Kepolisian dan Kejaksaan namun uang negara yang mampu dikembalikan tidak begitu signifikan. Masinton menilai kinerja KPK dalam penanganan perkara korupsi masih jauh dari harapan karena terlalu mengandalkan teknologi penyadapan untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

"Sehingga banyak perkara besar dengan kerugian negara yang sangat besar tidak bisa ditangani KPK dengan cepat, seperti Pelindo II, Century dan sebagainya," ungkapnya.

Lebih lanjut kata dia mengenai penegakan hukum, menurutnya KPK lebih terlihat berjalan sendiri sehingga fungsi pokok dan utama sebagai 'triger mechanism' terhadap penegak hukum lainnya tidak dilaksanakan secara maksimal dalam melakukan supervisi dan koordinasi seperti bertindak diluar kewenangannya.

"Misalnya kasus pengambilalihan peran LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dalam memberikan perlindungan saksi dan korban," ujarnya.

Terkait tata kelola SDM, ia menyebut ada empat pegawai KPK yang tidak dipensiunkan meskipun sudah capai batas usia pensium, dan itu melanggar PP Nomor 63 tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK. Dia juga mengatakan ada 29 pegawai ataupun penyidik KPK yang diangkat sebagai pegawai tetap namun belum diberhentikan dan mendapat persetujuan tertulis dari instansi asalnya.

"Dalam hal ini, BPK mengeluarkan opini berkaitan dengan ketiadaan standar baik untuk pengadaan barang maupun kompetensi SDM KPK," paparnya.

Terkait anggaran KPK, sambungnya, berdasarkan temuan BPK ada beberapa hal yang tidak sesuai aturan perundang-undangan. Dia menjelaskan ada temuan pegawai KPK diberikan gaji ganda, ada juga belanja barang, pembayaran perjalanan dinas, kegiatan perjalanan dinas, pembangunan gedung KPK, KPK miliki rumah aman yang tidak ada dalam UU.

Untuk itu, kata Masinton, masyarakat perlu terbuka melihat berbagai fakta mengenai temuan indikasi pelanggaran yang dilakukan KPK, bahwa semua lembaga negara perlu dikontrol dan diawasi. Agenda pemberantasan korupsi pun dinilai menjadi tanggungjawab semua pihak, bukan hanya KPK.

"KPK sudah berjalan 15 tahun. KPK harus mau terbuka dengan berbagai saran, masukan dan kritikan," pungkasnya. (Mdi)

Penulis:

Baca Juga