Pasal TPPU Harus Libatkan PPATK dan Berantas Mafia Kepalitan

AKURATNEWS - Persidangan kasus dugaan penipuan dan pencucian uang dengan  terdakwa HM mantan Direktur Utama P.T. Mahakarya Agung Putera (PT MAP) di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang pada Selasa (14/9) mengungkap fakta baru yaitu penerapan pasal Tindak Pidana Pencucuan Uang (TPPU)  yang diduga tidak sesuai prosedur hukum.

Ahli pidana, Dr Dwi Seno Wijanarko, SH, MH dalam keterangannya mengatakan  hasil analisis dari PPATK merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi dalam perkara TPPU.

"Sebab, tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana khusus, yang mana diklasifikasikan sebagai ketentuan yang bersifat khusus. Bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan yang umum, artinya proses penerapan hukumnya pun dalam TPPU harus berpedoman pada penerapan  UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU,” kata Dwi Seno.

Dalam perkara terdakwa HM, ia didakwa dengan salah satu pasal TPPU namun dalam berkas perkara tidak ditemukan hasil pemeriksaan PPATK maupun pemberitahuan penyidik kepada PPATK tentang adanya penyidikan perkara TPPU sebagaimana yang diatur UU No. 8/2010 tentang TPPU.

“Kami sependapat dengan ahli Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH, MH, bahwa dalam perkara TPPU harus ada hasil pemeriksaan atau analisis oleh PPATK. Dalam perkara ini sama sekali tidak ada syarat-syarat yang dipenuhi oleh penyidik maupun JPU sebagaimana yang diatur oleh UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Jadi saat ini banyak sekali perkara tindak pidana 378 dan 372 KUHP langsung sekaligus diterapkan dengan pasal TPPU oleh penyidik tanpa ada proses formil seperti pemberitahuan ke PPATK dan tiba-tiba perkaranya bisa P-21," ujar Dwi Seno.

Dikatakannya, hal ini sangat berbahaya jika penyidik atau JPU bisa langsung menyimpulkan sendiri adanya transaksi mencurigakan dan langsung disimpulkan TPPU, padahal kewenangan analisis ada di PPATK.

"Besok-besok ada orang menggunakan uang perusahaan beli susu anaknya bisa langsung kena TPPU,” kata Hendra Onggowijaya.

Selanjutnya Dwi Seno Wijanarko yang juga dosen Universitas Bhayangkara Jakarta ini menambahkan bahwa yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan adalah PPATK.

"Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU TPPU : PPATK melakukan pemeriksaan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain," tutur Dwi Seno.

Onggowijaya, dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan menyesalkan ketidakprofesionalan penyidik dan JPU terkait penerapan pasal TPPU terhadap terdakwa tanpa melalui hukum formil yang berlaku.

“Masyarakat perlu memahami dan tahu bahwa jika seseorang dikenakan pasal TPPU maka PPATK harus dlibatkan, dalam kasus terdakwa HM ini sangat kental motif penerapan pasal TPPU ini adalah agar terdakwa dapat ditahan selama 120 hari pada tahap penyidikan, yang bila tidak ada pasal TPPU maka jangka waktu penahanan tahap penyidikan hanya 60 hari. Apakah pasal ini karena pesanan pihak-pihak tertentu? Oleh karenanya, kami meminta Kapolri dapat membenahi bawahannya terutama oknum- oknum penyidik yang melakukan hal-hal di luar ketentuan UU, Jaksa Agung juga harus memperhatikan jajarannya yang membuat surat dakwaan asal-asalan apalagi menyatakan berkas lengkap P-21 tanpa memenuhi syarat formil dan materil yang benar," kata Onggowijaya

Selain agenda keterangan ahli hukum pidana, Majelis Hakim juga memeriksa keterangan terdakwa pada hari yang sama. Terdakwa dalam keterangannya ternyata mengungkapkan bahwa pada Agustus 2019 saat rapat voting di skors oleh Hakim Pengawas, ternyata terdakwa dimintai uang Rp10 miliar  agar hasil voting bisa damai dan bila tidak bisa maka hasil voting dapat menjadi pailit.

"Kami memohon Kapolri dan Jaksa Agung memberikan atensi penuh terhadap dugaan keterlibatan oknum-oknum dalam perkara ini, satu lain hal agar penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya,” pungkas Onggowijaya.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga