Pasca Pelantikan Megawati Sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, PKS: Jalan Inovasi Semakin Terjal

AKURATNEWS - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto memperkirakan kinerja inovasi Indonesia akan terus merosot pasca penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), empat lembaga penelitian non-kementerian (LPNK) dan empat puluh empat badan penelitian pengembangan di kementerian teknis ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Menurutnya, dalam beberapa waktu ke depan BRIN akan disibukkan oleh urusan konsolidasi kelembagaan, SDM, anggaran dan aset. Dan upaya ini akan semakin rumit, bila terjadi politisasi, karena Ketua Dewan Pengarah BRIN yang baru dilantik adalah Ketua Dewan Pengarah BPIP yang juga Ketua Umum Parpol.

“Saya melihat sedikitnya ada tiga permasalahan besar yang tidak mudah diselesaikan BRIN kalau tidak ada konsolidasi yang kuat. Pertama, masalah kepemimpinan. Kedua, masalah kelembagaan. Dan ketiga masalah pelaksanaan program,” kata Mulyanto.

Mulyanto menjelaskan BRIN akan menghadapi masalah kepemimpinan karena sekarang ini para akademisi dan peneliti sudah terlanjur tidak percaya dengan kompetensi dan kapasitas kepemimpinan BRIN. Kepemimpinan BRIN saat ini dinilai bersifat politis dan ideologis.

“Setidaknya para ahli mempertanyakan alasan Pemerintah menjadikan Anggota Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Padahal kaitan BPIP dengan BRIN ini terpaut jauh.

BRIN merupakan badan riset inovasi yang harusnya bekerja secara independen berdasarkan prinsip dan metodologi ilmiah teknis yang obyektif dan rasional. Sementara BPIP sangat ideologis. Kalau mau dicari-cari hubungannya, ya ada juga.

Namun terlalu dipaksakan. Karena bukan hanya BRIN, semua Kementerian dan lembaga, secara filosofis, dasar hukumnya juga sudah berdasarkan Pancasila,” imbuh Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.

“Apalagi Ketua Dewan Pengarah BRIN tersebut adalah Ketum Parpol, yang dikenal tidak mempunyai reputasi ilmiah yang mumpuni. Jadi menjadi wajar, kalau kita khawatir terjadi politisasi riset,” tegas Mulyanto.

Selanjutnya 1 2 3 4
Penulis: Redaksi

Baca Juga