Pasca Vonis Muchtar, Kejari Gresik Pastikan Kejar Calon Tersangka Lain

Kasi Pidsus Kejari Gresik, Andrie Dwi Subianto saat ditemui usai persidangan. (Samsul Arifin/Akuratnews)

Sidoarjo, Akuratnews.com - Pasca vonis terhadap terdakwa M. Muchtar yang terbukti melakukan tindak korupsi pemotongan jasa insentif di Dinas Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik akan mengembangkan ke calon tersangka lain dalam perkara tersebut.

Hal itu disampaikan langsung oleh Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Gresik, Andrie Dwi Subianto di depan ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya pada hari Kamis (12/9/2019) usai persidangan.

Pihak Kejaksaan berjanji akan menindaklanjuti dan terus mengembangkan perkara ini, sesuai amar putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim saat persidangan.

Kasi Pidsus Andrie Dwi Subianto ditemui usai persidangan menyampaikan, pihaknya akan kembangkan pada pihak-pihak terkait yang telah disebutkan oleh Majelis Hakim setelah ingkrach.

"Masih ada waktu 7 hari untuk pikir-pikir, dalam 7 hari juga kami akan meminta pentunjuk pada pimpinan," tutur, Kasi Pidsus Kejari Gresik, Andrie Dwi Subianto kepada akuratnews, Kamis (12/9/2019).

Masih kata Andrie Dwi Subianto, pengembangannya seperti yang disebutkan dalam putusan Majelis Hakim, ada Kepala Badan, semua ini atas perintah Kepala Badan.

"Putusan Majelis Hakim dalam pertimbangannya dilakukan sejak tahun 2014 saat itu Kepala Badan lama Yetty Sri Suparyati dan dilanjutkan Kepala Badan yang baru Andhy Hendro Wijaya sekarang menjabat Sekertaris Daerah. Putusan ini yang akan kami tindak lanjuti," tegas Andrie.

Sebelumnya diberitakan akuratnews, dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, potongan jasa insentif di Dinas BPPKAD Pemkab Gresik merupakan perbuatan berlanjut sejak tahun 2014, waktu itu Yetty Sri Suparyati selaku Kepala Badan (Kaban) selanjutnya diganti Andhy Hendro Wijaya pada tahun 2018 dan dilanjutkan lagi oleh terdakwa M Muchtar yang saat itu menjabat sebagai Plt Kepala BPPKAD.

"Besarnya potongan jasa insentif pada semua staf BPPKAD diberikan secara tunai dan disetorkan pada Kepala Bidang masing-masing. Setelah terkumpul uang tersebut disetorkan pada terdakwa waktu itu menjabat Sekertaris dan Plt Kepala BPPKAD," ucap, Hakim Anggota Lufsiana dalam persidangan.

Lufsiana, dalam pembacaan amar putusan mengungkapkan bahwa, uang hasil potongan itu dibagi-bagikan atau diberikan kepada Internal dan eksternal yakni, internal lingkungan Pemkab Gresik mulai dari Asisten I, Asisten II, Asisten III, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Kepala BKD, Sekda beserta Asistennya, Ajudan Bupati dan Wakil Bupati sementara untuk eksternal diberikan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

"Mengadili terdakwa M. Muchtar  dengan hukuman penjara selama 4 tahun," kata Hakim Ketua Dede Suryaman dalam persidangan.

Dalam putusannya, M. Muchtar juga di denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan serta diwajibkan untuk membayar Uang Pengganti (UP) kerugian negara sebesar 2,1 Milyar.

Hakim juga menjelaskan, uang pengganti tersebut diberikan 1 bulan sejak putusan ingkrach, jika tidak mampu membayar maka asetnya akan disita dan dilelang untuk negara, bila tidak ada aset maka akan diganti pidana selama 6 bulan pidana. (*)

Penulis: Samsul Arifin
Editor: Hugeng Widodo
Photographer: Samsul Arifin

Baca Juga