oleh

Pasutri Korupsi Dana BSM dan BOS di Sidangkan di Pengadilan Tipikor

Sidoarjo, Akuratnews.com – Dua terdakwa pelaku korupsi dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) duduk dikursi pesakitan Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, di jalan raya Juanda, Sedati, Sidoarjo pada hari Kamis (21/2/2019) diruang Cakra.

Terdakwa adalah merupakan pasangan suami istri yakni, tedakwa Imam Syaean (54) menjabat sebagai Kepala Sekolah di MI Yapendawa Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek dan terdakwa Siti Mujiati (42) menjabat selaku Bendahara disekolah tersebut.

Dalam sidang kali ini keduanya nampak seksama mendengarkan keterang 6 saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Trenggalek. Saksi yang terdiri dari Wali Murid dan warga yang mempunyai usaha photo copy itu menyebutkan bahwa, terdakwa sering meminta kwitansi kosong pada saksi yang kerap digunakan untuk memalsukan pembelanjaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan lain-lain.

“Terdakwa sering meminta kwitansi kosong pak,”jelas saksi dihadapan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman SH. MH.

Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman juga mempertanyakan pada saksi apa alasan saksi memberikan stempel pada terdakwa? saya dipaksa pak, jawab saksi.

“Yo opo coro moksone (bagaimana cara maksanya)?,”tanyak, Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman pada saksi, dan saksi menjawab, pak saya minta kwitansi kosong gitu pak, itu gak mokso iku arane (itu tidak maksa namanya).

Usai mendengarkan keterangan saksi sidang kembali dilanjut pada pekan depan. Dalam perkara ini kedua terdakwa diduga telah terbukti melakukan korupsi dana BOS dan BSM sejak tahun 2009 hingga tahun 2015 sampai akhirnya petugas kepolisian Polres Trenggalek berhasil mengungkapnya hingga ditemukan nilai kerugian negara sebesar Rp 246 juta dari total anggaran Rp 530 juta. Anggaran tersebut diduga telah digunakan untuk kepentingan pribadi.

Kini terdakwa dijerat dengan UU No 31 Tahun 2009 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun penjara. (Arief)

Loading...

Komentar

News Feed