Terkait Dugaan Korupsi Di Disdik Sumut

PB ALAMP AKSI Minta Poldasu Dan Kejatisu Usut Pejabat Terlibat

Sejumlah orang mengatasnamakan Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (PB ALAMP AKSI) melakukan aksi didepan kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (20/8/2019).

Medan, Akuratnews.com - Sejumlah orang mengatasnamakan Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (PB ALAMP AKSI) melakukan aksi didepan kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (20/8/2019).

Dalam rilis yang diterima ditempat aksi, disebutkan adanya dugaan korupsi di Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Sumatera Utara.

Disebutkan, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 41.B/LHP/XVIII.MDN/05/2017 menemukan bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada rekening penampung sebesar Rp 2.595.840.500.00 belum disalurkan.

Berdasarkan permintaan keterangan tertulis BPK dengan PT Bank Sumut diketahui sisa saldo dana BOS pada rekening penampung per 31 Desember 2016 terjadi karena rekening penerima tidak valid/tidak dikenal/rekening tutup/nomor rekening berbeda dengan nama rekening.

Sisa dana BOS sebesar Rp 852.240.500.00 merupakan akumulasi sisa dana BOS sejak rahun 2012 sd 2014. Sedangkan sisa dana BOS sebesar Rp 1.843.600.000.00 terdiri atas sisa dana BID tahun 2015 sebesar Rp 723.250.000.00 dan dana BOS tahun 2016 yang belum disalurkan sebesar Rp 1.120.350.000.00

Mereka juga menyebutkan adanya dugaan korupsi pada pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan 3 (tuga) rumah guru yang menghabiskan anggaran Rp 4,2 milyar di STM Hulu, Deli Serdang.

Begitu juga hasil laporan BPK RI Nomor 47.C/LHP/XVIII.MDN/05/2018 tertanggal 21 Mei 2018 atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang undangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 4.736.688.839.75 atas 16(enam belas) paket pekerjaan di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumatera Utara semasa dipimpin okeh Abdul Haris Lubis.

Masih dalam keterangannya, PB ALAMP AKSI selanjutnya minta dan mendesak Polda Sumut dan Kejati Sumut agar menuntaskan dugaan KKN tersebut serta segera menangkap dan memeriksa Arsyad Lubis dan Abdul Haris Lubis semasa menjabat Kepala Dinas BMBK Sumut atas dugaan korupsi.

Selain itu mereka mendesak Gubernur Sumatera Utara agar memecat dan mencopot jabatan Arsyad Lubis dan Abdul Haris Luvis karena dinilai tidak amanah dalam menakhodai instansi yang dipimpinnya.

Keterangan tertulis tersebut ditandatangani masing masing Anwar Barus Kordinatir Lapangan, Arhan Koorsinator Aksi, dan Eka Armada Dana Saptala Ketua Umum PB ALAMP AKSI. Dalam aksi tersebut mereka menolak diterima oleh pejabat Pemprovsu dan tetap berkeinginan bertemu dengan Gubernur Edy.

Sementara itu Arsyad Lubis Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara saat dikonfirmasi melalui pesan whatsapp terkait pernyataan dugaan tersebut tidak membalas whatsapp yang dikirim wartawan Akuratnews.com hingga berita ini ditayangkan.

Baca Juga