Pekan Depan, Brunei Akan Terapkan Hukum Rajam Sampai Mati bagi Kaum LGBT

Jakarta, Akuratnews.com - Negara Brunei Darussalam akan menerapkan hukum baru bagi kelompok LGBT. Kelompok LGBT bisa dijatuhi hukuman cambuk, bahkan dirajam sampai mati, bila terlibat hubungan seksual sesama jenis.

Dilaporkan ABC News, Selasa (26/03/2019), aturan ini akan diberlakukan mulai pekan depan. Kelompok hak asasi manusia mendesak Brunei untuk tidak menerapkan hal tersebut.

Perilaku homoseksual sudah dinyatakan ilegal dan pelakunya bisa dihukum penjara sampai 10 tahun di negara kecil di Pulau Kalimantan tersebut. Namun dengan adanya hukuman rajam, Brunei menjadi negara pertama di Asia yang menerapkan hukuman mati bagi homoseksual.

Brunei menjadi negara pertama di Asia Timur yang menerapkan Hukum Syariah pada 2014 di mana ada hukuman terhadap mereka yang hamil di luar pernikahan resmi atau umat Islam yang tidak salat Jumat.

Namun Brunei belum menerapkan dua tahapan lain setelah adanya kecaman internasional pada 2014, termasuk pemboikotan terhadap Hotel Beverley Hills di Amerika Serikat (AS) yang dimiliki oleh keluarga kerajaan Brunei.

Kini, Pemerintah Brunei berencana menerapkan perubahan, yang akan membolehkan hukuman cambuk dan rajam sampai mati bagi warga Muslim yang dinyatakan bersalah melakukan hubungan sesama jenis, perzinahan, tindakan sodomi, dan pemerkosaan.

Hukuman itu akan mulai berlaku pada 3 April.

Hal ini dikatakan oleh Matthew Woolfe, pendiri kelompok HAM bernama The Brunei Project.

"Kami berusaha menekan pemerintah Brunei, dan menyadari bahwa sekarang waktunya mepet sekali sampai hukum tersebut diberlakukan," kata Woolfe yang berkantor di Australia, seperti dilaporkan AFP, Selasa (26/3/2019).

Dia juga menyebut agar pemerintah negara lain turut menekan Brunei.

"Kami terkejut bahwa pemerintah sekarang sudah menyebut tanggal penerapan (hukum razam), dan dengan cepat akan memberlakukannya," kata Woolfe.

Menurut Woolfe, sejauh ini belum ada pengumuman terbuka mengenai perubahan hukum pidana di sana, kecuali pernyataan yang dimuat di situs Kejaksaan Agung Brunei akhir pada Desember lalu, yang baru diketahui umum pekan ini.

Sebuah kelompok HAM yang berbasis di Manila ASEAN SOGIE Caucus mengukuhkan adanya dokumen resmi pemerintah Brunei tersebut yang menunjukkan bahwa Hukum Shariah mengenai LGBT ini akan diterapkan mulai 3 April.

Sebuah kelompok HAM lain juga mengukuhkan hal yang sama.

Belum ada komentar dari Departemen Urusan Perdana Menteri Brunei mengenal hal ini.

Di Asia Tenggara, perilaku konservatif tampaknya semakin menguat di negara seperti Myanmar, Malaysia, Singapura, dan Brunei yang melarang hubungan seksual antarpria, sementara di Indonesia terjadi peningkatan serangan terhadap kelompok LGBT belakangan ini.

Brunei merupakan wilayah bekas jajahan Inggris, yang terletak di antara dua negara bagian Malaysia di Kalimantan.

Jumlah penduduknya sekitar 400 ribu dan 67 persen di antaranya pemeluk Islam dan karenanya harus mematuhi hukum Shariah.

Di beberapa negara mayoritas Muslim perilaku homoseksual bisa dijatuhi hukuman mati, termasuk hukuman rajam sampai mati di Yaman, Arab Saudi, dan Mauritania.

Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi

Baca Juga