Pekerja Freeport dan Masyarakat Papua Harus Tolak Kebijakan Joko Widodo yang Merugikan Masyarakat

Jakara, Akuratnews.com -  Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono mengatakan, ada suatu agenda yang terselubung dari Menteri Energi Sumber dan Daya Mineral ( ESDM ) yang berkedok nasionalisme dengan mengorbankan ribuan pekerja di Freeport yang akan di PHK akibat kebijakan Menteri melampaui UU Minerba, dimana sangat jelas kontrak kontrak karya yang sebelumnya sudah ada sebelum UU Minerba 2009 diterbitkan masihlah tetap berlaku.

"Azas ini berlaku untuk disemua negara, kecuali memang ada agenda Menteri ESDM yang ingin mengacaukan hubungan investasi dengan Amerika Serikat," kata Arief kepada wartawan, Rabu (22/2/2017).

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini, sejak Jonan menjadi Menteri ESDM banyak kebijakannya yang membuat kacau bidang migas dan tambang dan sepertinya kebijakannya diarahkan untuk kepentingan kelompok tertentu yang dekat dengan Jonan yang ingin mendapatkan usaha disektor migas dan tambang  tanpa sulit. Sulit untuk merintisnya sejak awal dan tinggal mengambil alih saja dengan murah meriah yang akhirnya terjadi dispute yang berdampak pada kerugian Ekonomi masyarakat disekitar usaha tambang dan migas.

"Akibat Freeport tutup bukan hanya Buruh yang di PHK, tetapi Ekonomi domestik Papua juga akan menurun draktis serta pendapatan daerah akan semakin menurun," jelasnya.

Selain itu, Medco belum kelasnya mengelola tambang milik Freeport dan ini sangat tidak mungkin karena bekas tambang Medco yang dikelola Lapindo yang menyebabkan bencana bagi masyarakat Sidoarjo aja lepas tanggung jawab dan negara yang harus bayarin kerugiannya apalagi mengurus Freeport yang sangat besar itu hanya sekedar mimpi .

"Presiden Joko Widodo jangan mau dikerjain sama Menteri ESDM yang membuat citra Indonesia dimata investor luar negeri akan rusak dan akan semakin enggan investor luar negeri masuk ke Indonesia, Karena tidak adanya kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia," tegas Arief.

Hal lain, adalah Presiden Joko Widodo juga jangan maulah jika ada iming -iming dari mafia tambang yang punya kepentingan sesaat  nantinya dengan menjual bekas pertambangan freeport dapat fee lalu untuk dana pilpres 2019 itu semua bohong. Atau bisa jadi Freeport ditekan agar nanti bisa membagi fee under table untuk kepentingan pilpres 2019 .

"Kalau menurut saya ada kearah sana mirip -mirip yang dilakukan pemerintahan SBY tahun 2009 buat kacau Freeport," imbuhnya.

Karena itu, pihaknya menghimbau agar masyarakat Papua dan Pekerja Freeport bersatu melawan pemerintahan Joko Widodo ," Untuk menolak segala macam gangguan melalui peraturan pemerintah terkait Freeport yang berdampak kerugian pada masyarakat papua," ungkapnya. (Agus)

Penulis:

Baca Juga