Pekerja JICT Mogok Karena Nasionalisme Bukan Soal Gaji

Jakarta, Akuratnews.com - Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono mengatakan, terkait mogoknya kawan-kawan JICT itu murni Hak Pekerja dan dilindungi dengan UU Ketenagakerjaan serta tidak ada yang boleh dikenakan sanksi oleh Direksi JICT.

“Karena itu Direksi JICT harus mengikuti imbauan Menteri Perhubungan sebagai regulator pelabuhan yang meminta Direksi JICT untuk berunding kembali dengan Pekerja JICT,” ujar Arief alam pesan tertulis, di Jakarta, Sabtu (5/8/17).

Sebab, lanjutnya, gaji besar yang diterima oleh Pekerja JICT jangan menjadi ukuran untuk melakukan aksi mogok. Mogok pekerja di perusahaan yang sahamnya dimiliki negara bukan hanya semata karena persoalan marginal mengenai gaji seperti yang sering dituntut kawan-kawan buruh di luar BUMN. Tetapi masalah kedaulatan Ekonomi Nasional dan Keamanan aset BUMN.

“Perlu diluruskan bahwa sejak pengajuan akan perpanjangan pengoperasian JICT oleh HPH Indonesia yang diajukan Direksi Pelindo 2 Tahun 2014 dan Kemudian Meneg BUMN tahun 2015 menyetujui perpanjangan dengan berbagai syarat dan aturan yang harus dijalankan oleh Direksi Pelindo saat dipimpin RJ Lino,” paparnya.

Arief menambahkan, syarat utama jelas salah satunya Pelindo memegang 51% saham JICT dan harus meminta izin Menteri Perhubungan. Karena adanya UU Kepelabuhan dan Pelayaran yang mengharuskan meminta izin.

“Karena itu kesalahan fatal yang menyebabkan bonus dan kesejahteraan pekerja JICT akan terancam turun akibat perjanjian   pengoperasian JICT 2019-2039 yang tidak sesuai arahan Menteri BUMN,” kata dia.

Jika Aksi mogok hingga 10 Agustus teus berlangsung, maka kegiatan ekonomi nasional akan sangat terganggu. Karena itu Pelindo II dan HPH Indonesia harus kembali melakukan perubahan perjanjian pengopersai JICT 2019-2039.

“Jika tidak maka Pekerja JICT akan senantiasa melakukan protes mogok sebagai bagian dari gerakan save nasional aset. Trisakti Nawacita harus tegak di Terminal Petikemas JICT sesuai amanat dari Pak Joko Widodo,” jelas dia.

Diketahui, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendukung langkah SP JICT untuk melakukan mogok hingga tuntutan dipenuhi. Serta melakukan advokasi jika terjadi kriminalisasi dan pemecatan terhadap pekerja JICT yang mogok. (Setyo)

Penulis:

Baca Juga