Tragedi Berdarah

Pelaku Sejarah 27 Juli: Jokowi Adalah Produk Reformasi, Ingatlah Kami

Tragedi 27 Juli 1996. (Foto net).

Jakarta, Akuratnews.com - Presiden Joko widodo terpilih sebagai presiden dalam proses pemilihan secara langsung yang dirumuskan di era reformasi. Sementara, reformasi itu terjadi akibat adanya gerakan politik perjuangan yang berdarah-darah dalam peristiwa tragedi kemanusiaan 27 Juli 1996.

Salah satu pelaku sejarah dalam peristiwa 27 Juli, Budi Mulyawan meminta Presiden Jokowi untuk tidak melupakan tragedi kemanusiaan 27 Juli sebagai proses yang mengawali terjadinya reformasi di Indonesia.

"Saya sebagai pelaku sejarah 27 Juli, melihat peristiwa itu tidak semata-mata sebagai sebuah tragedi. Namun Saya juga melihat dari aspek politik yang mengawali terjadinya reformasi tahun 1998." Ujar Budi Mulyawan saat ditemui redaksi Akuratnews.com di kantor DPP Kombatan, Layur-Rawamangun, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

"Sayangnya, peristiwa 27 Juli ini nyaris dilupakan." Kata Budi. Mereka yang terlibat, sebagian tokoh-tokoh politik maupun orang-orang yang pernah mengalami di era peristiwa itu, cuma sebatas melihatnya dari aspek tragedi.

Padahal, menurut Budi, peristiwa 27 Juli patut dilihat dan dinilai sebagai proses terjadinya reformasi yang meruntuhkan rezim otoriter.

"Saya melihat ini nyaris dilupakan. Memang itu tragedi, tapi kan ada sesuatu yang lebih patut diingat, lebih patut dilihat dan lebih patut dinilai bahwa ini proses terjadinya reformasi. Sehingga reformasi itu menimbulkan runtuhnya rezim otoriter dan berlakunya sistem pemilu yang terbuka," terang dia.

Sistem pemilu terbuka ini menurut Budi sebagaimana yang diselenggarakan saat ini, seperti terpilihnya Bupati-bupati yang dipilih langsung oleh rakyat, Gubernurnya juga dipilih secara langsung, hingga proses pemilihan presiden yang juga dipilih secara langsung oleh rakyat, termasuk terpilihnya Presiden Jokowi pada 2014 lalu.

"Nah, Pak Jokowi ini produk reformasi dan Jokowi tidak boleh melupakan peristiwa 27 Juli. Karena ini proses." tegas Budi.

Menurut dia, jika tidak ada peristiwa 27 Juli maka tidak akan ada reformasi. Jika tidak ada reformasi, maka tidak ada Bupati yang dipilih rakyat, juga tidak ada Presiden yang langsung dipilih rakyat. Artinya, juga tidak akan ada Jokowi.

Lantas jika memang Pak Jokowi ini termasuk dalam produk reformasi, Budi menegaskan, tragedi 27 Juli harus diusut tuntas.

Budi berharap Jokowi dapat mensikapi peristiwa 27 Juli secara politik, bahwa mereka yang dulu berjuang juga harus diperhatikan. Bagaimana kehidupannya, karir politiknya, dimakmurkan dan diberikan kesempatan untuk berkiprah membantu Jokowi.

"Karena kami ini rakyat juga yang memilih Jokowi, mendukung Jokowi dan yang harus dibela, harus dimakmurkan dan harus diperhatikan oleh Jokowi sebagai Presiden. Ingatlah kami," kata Budi.

"Nah, inilah yang kami inginkan, bahwa peristiwa 27 Juli adalah peristiwa sejarah yang tak lepas dari proses reformasi 98 sehingga menimbulkan pemimpin-pemimpin yang langsung dipilih oleh rakyat." tandasnya.

Diketahui, Peristiwa 27 Juli 1996, disebut sebagai Peristiwa Kudatuli (akronim dari KERUSUHAN DUA PULUH TUJUH JULI) atau Peristiwa Sabtu Kelabu (karena memang kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu), adalah peristiwa pengambilalihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri.

Mengutip Wikipedia, Penyerbuan dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi (Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan) serta dibantu oleh aparat dari kepolisian dan TNI. Peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, Kramat. Beberapa kendaraan dan gedung terbakar.

Hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: 5 orang meninggal dunia, 149 orang (sipil maupun aparat) luka-luka, 136 orang ditahan. Komnas HAM juga menyimpulkan telah terjadi sejumlah pelanggaran hak asasi manusia. Fakta serupa terungkap dalam dokumen Paparan Polri tentang Hasil Penyidikan Kasus 27 Juli 1996, di Komisi I dan II DPR RI, 26 Juni 2000.*

Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi

Baca Juga