Sertifikasi Halal MUI

Pelaku Usaha Segera Urus Sebelum 17 Oktober 2019

Logo HALAL MUI - RI

Medan, Akuratnews.com – Sertifikat halal MUI (Majelis Ulama Indonesia) menjadi salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh para pebisnis yang ingin berjualan makanan di Indonesia. Pasalnya, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam tentu memilih untuk mengonsumsi makanan yang halal.

Tidak hanya makanan, produk seperti obat dan kosmetik juga diharuskan untuk memiliki sertifikat dari MUI. Karena itu, jika restoran tidak memiliki logo halal MUI, tentu akan jadi pertanyaan banyak orang. Tidak menutup kemungkinan juga, mereka ragu-ragu makan di restoran sekalipun menjual makanan halal.

Sertifikat halal MUI merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk. Dengan adanya label tersebut, bisa dibilang status kehalalannya sudah terjamin. Dengan begini, masyarakat merasa aman dalam mengonsumsi atau menggunakan produk yang beredar dipasaran.

Berkaitan dengan itu, para pelaku usaha dihimbau sebelum 17 Oktober 2019  untuk mengurus sertifikat halal, baik kepada MUI Medan atau MUI Sumatera Utara. Karena berbagai produk, wajib bersertifikat halal per 17 Oktober 2019 atau 5 tahun setelah UU itu disahkan. Hal itu telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dimana telah di undangkan pada tanggal 3 Mei 2019.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan Muhammad Hatta menyebutkan nantinya sertifikat halal dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sebuah badan baru yang dibentuk dan berada di bawah koordinasi Kementerian Agama (Kemenag).

Menurut Hatta,  pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal ini sebagai realisasi Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menegaskan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.

"Kalau mau menunggu BPJPH ya tidak masalah. Sebelum tanggal disebutkan, sertifikat yang telah diurus masih berlaku sampai dua tahun masa berlakunya," jelasnya.

Tetapi setelah Oktober nanti, kata Hatta, mau tidak mau semua produksi makanan, minuman dan lainnya harus memiliki sertifikat halal dari pemerintah. Tidak ada lagi istilah volunteer. Secara bertahap akan dilakukan bimbingan pengarahan serta tindakan.

"Jadi sifatnya sudah memaksa. Baru di sana bisa mendapatkan data. Nantinya, setelah peraturan tersebut berlaku, MUI hanya memberikan fatwa tentang kehalalan produk" ungkapnya.

Baca Juga