Pelaporan Prabowo Cs Dinilai Bentuk Tak Paham Hukum Pidana

Jakarta, Akuratnews.com - Ketua Tim Pengacara Muslim (TPM) Muhammad Mahendradatta menilai upaya pelaporan terhadap Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno beserta Fadli Zon, Rizal Ramli dan lain-lain merupakan tindakan kurang memahami aturan Hukum Pidana yang berlaku. Menurutnya, dibutuhkan terlalu banyak penafsiran yang harus diadakan.

Pertama, dikatakan melanggar Pasal 14 dan 15 UU No 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. "Hal ini harus ditafsirkan dahulu apakah Prabowo tahu atau tidak mengenai kebohongan Ratna Sarumpaet," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (4/10/2018).

Menurutnya, Prabowo dan juga anak buah-nya bukanlah instansi resmi yang memiliki sumber daya manusia maupun peralatan mumpuni yang bisa mengetahui kebohongan dalam waktu sekejap. Apalagi, dari seorang tokoh yang dianggap berkredibitas tinggi.

Mahendradatta melihat Prabowo dan tokoh lain tidak menunjukkan bahwa mereka tahu Ratna Sarumpaet berbohong atau merekayasa hoaks. "Seharusnya justru posisi mereka adalah sebagai korban kebohongan," tegasnya.

Kemudian, apa yang akan dilakukan Prabowo menurutnya sangat jelas yakni menyampaikannya kepada Kapolri. "Bukan mengarah pada mengambil tindakan-tindakan lain, apalagi di luar aturan hukum yang berlaku," jelas Mahendradatta.

Kedua, di dalam Penjelasan Pasal 14 UU No 1/1946 menjelaskan tentang Keonaran yang dimaksud, yaitu disebutkan "keonaran adalah lebih hebat daripada kegelisahan". Hal itu menurutnya jelas bahwa keonaran harus dibuktikan apakah dengan terjadinya huru-hara atau terjadi kegoncangan ekonomi maupun keamanan dan ketertiban.

"Atau dalam suasana saat ini terjadi peningkatan kebencian terhadap lawan Prabowo. Hal tersebut tidak bisa dikira-kira, tetapi harus ada buktinya, karena keonaran menjadi salah satu unsur delik," papar mantan Ketua Tim Hukum Prabowo-Hatta ini.

"Jangan dilupakan, bahwa dalam penjelasannya pula pasal tersebut menyebutkan "Verordening No 18 van Het Militair Gezag", artinya setidaknya keonaran itu haruslah kejadian yang masuk dalam keonaran dengan tolok ukur militer," tambah dia.

Sedangkan melalui laporan-laporan ITE, tutup Mahendradatta, hal itu bisa dikesampingkan karena tidak ada diantara Prabowo dan lain-lain yang mengunggah atau menyuruh mengunggah Info mengenai Ratna.

Untuk diketahui, Pengacara Farhat Abbas melaporkan 17 orang ke Bareskrim Polri. Ia menilai Prabowo Cs dianggap ikut menyebarkan kabar hoaks terkait penganiayaan Ratna Sarumpaet.

Berikut daftar 17 orang yang dilaporkan oleh Farhat Abbas:

1. Prabowo Subianto
2. Ratna Sarumpaet
3. Fadli Zon
4. Rachel Maryam
5. Rizal Ramli
6. Nanik Deyang
7. Ferdinand Hutahaean
8. Arief Puyono
9. Natalius Pigai
10. Fahira Idris
11. Habiburokhman
12. Hanum Rais
13. Said Didu
14. Eggy Sudjana
15. Captain Firdaus
16. Dahnil Azar Simanjuntak
17. Sandiaga Uno. (Ysf)

Penulis:

Baca Juga