Opini

Pelebaran Defisit APBN Jadi Keniscayaan

Oleh: William Henley                                              (Founder IndoSterling Group)

Penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, masih menjadi topik pembicaraan utama di masyarakat. Apalagi jumlah kasus ditambah korban meninggal terus mengalami peningkatan signifikan.

Di tengah-tengah itu, sebuah kabar tersiar dari komplek parlemen di Senayan. Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia memberikan tiga rekomendasi kepada pemerintah di tengah gejolak ekonomi akibat Covid-19.

Dalam artikel yang dipublikasikan www.dpr.go.id, Senin (23/3), Banggar DPR RI mengungkapkan rekomendasi-rekomendasi itu disampaikan mengingat Covid-19 telah memukul perekonomian global dan nasional. Akibatnya, terjadi perubahan asumsi dasar makroekonomi maupun postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Oleh karena itu, Banggar DPR RI menilai pemerintah harus mengambil sejumlah skema, salah satunya adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang merevisi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Revisi ditekankan kepada perubahan defisit APBN dari 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 5% terhadap PDB. Namun, rasio utang tetap 60% terhadap PDB.

Usulan Banggar DPR RI, beserta dua usulan lain terkait penerbitan Perppu APBN 2020 dan Perppu UU PPh, menuai pro dan kontra di kalangan publik. Lalu, bagaimana tanggapan dari Kementerian Keuangan? Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari mengungkapkan Kemenkeu sudah menerima dan sedang mempelajari rekomendasi Banggar DPR RI.

Dus, apakah pelebaran defisit APBN merupakan langkah yang tepat di saat-saat seperti sekarang?

Pandemi Covid-19 terus memakan korban. Sampai dengan tulisan ini dibuat pada Minggu (29/3), sudah ada 665.590 kasus positif Covid-19 di seluruh dunia. Dari jumlah itu, sebanyak 30.890 orang meninggal dan sebanyak 142.368 sembuh.(www.worldometer.com).

Khusus untuk Indonesia, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melaporkan ada 1.285 kasus hingga Minggu (28/3/2020) pukul 16.00 WIB. Dari jumlah itu, sebanyak 64 orang sembuh dan sebanyak 114 meninggal.

Pandemi Covid-19 telah berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dunia. Bank terkemuka asal Amerika Serikat Morgan Stanley memperkirakan perekonomian global hanya tumbuh 0,3 persen selama tahun ini. Itu merupakan skenario optimistis. Lalu, bagaimana dengan skenario pesimistis? ekonomi dunia diramal hanya tumbuh minus 2,1 persen!

Dunia yang semakin terhubung tentu membuat kinerja perekonomian global akan berimbas kepada ekonomi Indonesia. CORE Indonesia, salah satu lembaga penelitian di tanah air, memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh pada kisaran -2 hingga 2 persen pada tahun ini. Bank Indonesia lebih optimistis karena memperkirakan ekonomi tanah air tumbuh 4,2-4,6 persen atau lebih rendah dari ramalan sebelumnya 5,0-5,4 persen.

Pertumbuhan PDB merupakan salah satu komponen utama asumsi makroekonomi dalam APBN. Ketika Ia diramal lebih rendah, maka sudah pasti postur anggaran pun bakal terpengaruh.

Komponen yang paling terdampak adalah pendapatan negara dari sisi perpajakan (pajak dan bea cukai). Padahal, komponen itu menyumbang sekitar 80 persen dari total pendapatan negara yang kemudian digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan hingga penyediaan akses layanan dasar bagi masyarakat. Untuk tahun ini, penerimaan pajak ditarget Rp1.642 triliun atau tumbuh 23 persen dibandingkan realisasi 2019.

Ketika penerimaan pajak terkoreksi, maka mau tidak mau pemerintah harus memangkas belanja negara. Sejauh ini yang akan dilakukan pemerintah adalah refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta mempercepat pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dasar hukum sudah diterbitkan Presiden Joko Widodo, yaitu Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

Lalu, apakah itu semua sudah menghadirkan keamanan bagi APBN? Penulis menilai mau tidak mau, pelebaran defisit anggaran menjadi keniscayaan. Mengapa?

Ini karena pemerintah menyatakan tidak akan mengurangi belanja yang diperlukan sebagai stimulus di saat ekonomi tertekan seperti sekarang atau sering disebut counter cyclical sebagaimana APBN tahun lalu.

Untuk menjalankan ini, tentu diperlukan revisi UU Keuangan Negara, seperti direkomendasikan oleh Banggar DPR RI. Pemerintah, terutama Kementerian Keuangan, sudah dapat menyiapkan draft perppu-nya agar dapat segera dibahas bersama DPR RI ketika masa sidang dimulai pekan ini.

Betul bahwa pemerintah dan DPR RI memiliki fokus lain, yaitu omnibus law RUU Cipta Kerja. Namun, mengingat urgensi saat ini, lebih baik revisi UU Keuangan Negara yang menjadi prioritas utama. Berbekal mayoritas parlemen dikuasai partai pendukung pemerintah, tentu tidak akan sulit untuk menuntaskan perppu Keuangan Negara dalam waktu cepat.

Perihal besaran defisit, penulis menilai 5 persen terhadap PDB sudah pas. Namun, ada sejumlah catatan yang ingin penulis sampaikan. Besaran defisit 3 persen terhadap PDB yang jadi pegangan pemerintah merupakan bentuk kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran.

Apalagi, kebijakan itu lahir tak lama setelah ekonomi Indonesia porak-poranda akibat krisis finansial Asia 1997-1998. Besaran defisit 3 persen terhadap PDB juga membuat pemerintah menerapkan prinsip belanja yang prudent dan efisien dalam pengelolaan APBN.

Apabila diperlebar, jangan sampai tata kelola anggaran diabaikan. Untuk itu, Kementerian Keuangan harus memperkuat sinergi bersama berbagai lembaga-lembaga lain macam Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga prinsip-prinsip good corporate governance tetap terjaga.

Kendati defisit APBN diperlebar, jangan sampai rasio utang terhadap PDB diperlebar pula. Sejauh ini, batasan 60 persen sudah pas menjadi pagar pembatas. Apalagi diperbesar pula, dikhawatirkan nanti pemerintah ugal-ugalan dalam berutang. Jangan mentang-mentang utang naik maka belanja produktif pun jadi minim. Hal itu tentu tidak kita inginkan, bukan?

Penulis:
Editor:Redaksi

Baca Juga