Pelemahan KPK Agenda Besar Politisi dan Pejabat Korup? Kata Sudirman Said

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, (foto: ANTARA/tss)

Jakarta, Akuratnews.com - Revisi UU KPK disebut-sebut sebagai upaya pelemahan lembaga antirasuah. Polemik seputar revisi kini meruncing pada aksi rusuh demonstran pro-Revisi yang melempari dan membakar karangan bunga di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (13/9/2019) kemarin.

Merespon yang terjadi, Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said angkat bicara. Menurut dia, Pelemahan KPK merupakan agenda besar bagi mereka yang korup.

"Siapa yang tidak suka KPK berdiri? Ya para koruptor. Politisi korup, pejabat korup, petugas pajak korup, birokrat korup, polisi korup, jaksa korup," kata Sudirman, lansir situs nasional, Jumat, 13 September 2019.

Sudirman mengatakan, ada pula pengusaha serakah yang merasa bisa leluasa dengan menyuap kiri dan kanan. Pengusaha serakah dimaksud adalah para mafia migas, mafia tambang, mafia beras, mafia peradilan, dan segala jenis mafia dan pemburu rente.

Yang menarik, kata mantan calon gubernur Jawa Tengah ini, usaha merobohkan KPK dapat ditahan lintas periode sebelum ini. Dia menilai hal itu karena suara masyarakat sejalan dengan suara pimpinan tertinggi negara. Namun Sudirman menilai kondisi saat ini berbeda. Yakni, adanya perbedaan pandangan antara rakyat dan pemimpin tertinggi negara.

"Di seluruh dunia, sukses atau gagalnya pemberantasan korupsi, kuat lemahnya lembaga pemberantas korupsi sangat ditentukan oleh sikap kepala negaranya," ujar Sudirman Said.

Dia juga mengingatkan, KPK dirancang dengan semangat dan nilai idealisme kelompok terpelajar yang ingin Indonesia bersih dari korupsi. Tujuannya adalah agar bangsa dan negara Indonesia dihormati warga dunia dan mampu bersaing dalam segala hal.

Diketahui, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan lembaganya saat ini ibarat dikepung dari berbagai sisi. Proses seleksi calon pimpinan KPK berujung pada terpilihnya Firli Bahuri, orang yang pernah melanggar etik ketika menjadi Deputi Penindakan KPK.

Selain itu, upaya merevisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Revisi UU KPK) pun tengah bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu poin yang dianggap akan melemahkan KPK adalah wacana dibentuknya dewan pengawas. Dewan pengawas ini dinilai akan sangat dominan dalam mengawasi serta memberi atau tidak memberi izin dalam beberapa langkah penindakan KPK. Inilah yang kemudian menjadi sebab adanya pelemahan kewenangan KPK. (*)

Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi
Photographer: ANTARA/tss

Baca Juga