Dugaan Keberpihakan pada Segelintir Rekanan

Peluang Dapatkan Tender Makin Kecil, Rekanan Protes Aturan Tender di Sidoarjo

Aturan tender jasa konstruksi yang dipersoalkan banyak rekanan di Sidoarjo. (Foto dok. Akuratnews.com)

Sidoarjo, Akuratnews.com - Sejumlah rekanan mewakili berbagai organisasi profesi kontraktor di Sidoarjo merasa resah dan menyesalkan sikap pejabat Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Setda dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo berkaitan tender jasa konstruksi.

Mereka menilai kedua organisasi perangkat daerah (OPD) itu, diduga melakukan persekongkolan untuk mengunci banyak rekanan dan memihak segelintir rekanan yang ditengarai memiliki kedekatan dengan pihak Dinas PUBMSDA yang menangani konstruksi.

Sebagai tindakan rasa kecewa, mereka sempat mendatangi kedua OPD itu untuk menemui pihak terkait di kantornya pada 1 Juli 2019 lalu.

"Bukan tanpa alasan, kami menemui beberapa pejabat yang berkewenangan mengurusi PBJ dan proyek konstruksi itu. Kami mempertanyakan, kenapa persyaratan mengikuti tender dibuat sedemikian rupa, dimana peluang kami kecil kemungkinan untuk memenangkan tender? Terlebih, aturan itu belum pernah disosialisasikan, "ucap salah seorang rekanan, H. Bisri seusai menemui pejabat PUBMSDA.

Menanggapi kegelisahan yang dialami rekanan tersebut, Ketua LSM Gerah (Gerakan Rakyat Hebat) Sidoarjo, Jim Darwin pada Akuratnews.com, Jumat (5/7/2019) mengatakan, bila aturan mengikuti tender pengadaan kegiatan konstruksi PUBMSDA disinyalir diskriminatif.

"Analisa saya, yang dipersoalkan para rekanan itu persyaratan mengenai kualifikasi dan klasifikasi usaha kecil dan non-kecil. Intinya, aturan itu terkesan dibuat untuk melakukan penguncian terhadap rekanan (yang tidak dikehendaki) dan memihak rekanan tertentu, " terangnya.

Aturan tender yang dimasalahkan adalah, selain wajib memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), perusahaan juga wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) yang dinilai memberatkan.**

Baca Juga