Pemberitaan Anak, Wartawan Perlu Dibekali Pengetahuan dan Pelatihan

Ilustrasi Pers (Istimewa)

Bekasi, Akuratnews.com – Kasus kekerasan yang terjadi pada anak, tentu membuat geram bagi banyak pihak. Wartawan sebagai pelaku informasi dalam setiap kejadian, tentu berkewajiban untuk menginformasikan kejadian setiap kejadian secara lugas dan bertanggung jawab. Namun, dalam Undang-Undang Pers No.40 Tahun 1999, dinilai masih banyak Wartawan yang belum memahami isi dari UU Pers tersebut. Di balik tugas dan kewenangannya wartawan sebagai pelaku pers Wajib Hukumnya mengikuti Pendidikan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) agar tidak terjerat hukum. Wartawan wajib hukumnya mematuhi peraturan Dewan Pers  tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) dalam menjalankan tugas Jurnalistik, hal tersebut disampaikan oleh Ketua PWI Bekasi Raya, Melody Sinaga..

Melody Sinaga, mengatakan terkait hal tersebut akan melaksanakan kegiatan pelatihan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), agar Wartawan dapat lebih Profesional dalam menjalankan tugas Jurnalistik, karena dengan pelatihan UKW yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Ketua PWI Bekasi Raya juga akan melakukan kerjasama dengan Polers Metro Bekasi agar Wartawan dapat memahami Undang-undang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

“Wartawan dalam menjalankan tugas Jurnalistik, tidak hanya mematuhi UU Pers Nomor 40/1999, dan Kode Etika Jurnalistik ( KEJ ), tetapi Wartawan wajib hukumnya mentaati Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA)," ujar Melody.

Lebih jauh, Melody menjelaskan, bahwa dengan berbagai rambu-rambu tersebut bukan berarti mengurangi Kemerdekaan Pers, karena Kemerdekaan Pers seperti diatur Pasal 2 dalam Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berazaskan pada prinsip-prinsip Demokrasi, Keadilan dan Supremasi Hukum.

“Lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU.No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan mengenai perlindungan anak memang tidak terdapat pada UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, karena disahkan lebih dahulu tahun 1999. Sehingga diatur Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang disahkan pada 14 Maret 2006. Karena, di dalam Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, Wartawan tidak boleh menyebutkan dan menyiarkan identitas korban Kejahatan Susila dan juga tidak boleh menyebutkan identitas Anak yang menjadi pelaku Kejahatan," papar Melody.

Dirinya menegaskan, ancaman hukuman yang diatur dalam Undang -undang terhadap Media Cetak dan Elektronik adalah lima tahun penjara dan atau denda Rp 500 juta, terkait pemberitaan kasus - kasus Perempuan dan Anak-anak tanpa mengindahkan peraturan yang ada akan menimbulkan trauma baru bagi korban dan pelaku kasus-kasus tersebut.

“Pemberitaan kasus - kasus Perempuan dan Anak akan membuat penderitaan bagi Pelaku ataupun Korban dan Keluarga secara Hukum dan ditambah lagi pemberitaan di Media, Korban atau Pelaku mengalami dua kali Hukuman. Diharapkan melalui pelatihan UKW nanti, Wartawan lebih bijak dalam pemberitaan tentang kasus-kasus Perempuan dan Anak  yang bermasalah dengan Hukum,” pungkasnya.

Penulis:

Baca Juga