Rusuh Lapas dan Rutan

Pembinaan SDM Jadi Kunci Perbaikan Layanan Lapas

Jakarta, Akuratnews.com - Kerusuhan di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia seperti tidak ada hentinya.

Dimulai dari Rutan Sialan Bungkuk Riau, Lapas Banda Aceh, Rutan Siak, Lapas Narkotika Langkat, Rutan Sigli yang mayoritas pemicunya adalah perlakuan yang buruk petugas kepada narapidana serta komplain narapidana terhadap layanan yang diberikan.

Mencermati hal tersebut, tentu tidak saja melihat permasalahan yang nampak di permukaan. Jika tak segera dibenahi, bukan tak mungkin akan terjadi kembali kerusuhan di sejumlah Lapas dan Rutan.

Perlakuan dan layanan yang buruk kepada narapidana tentu tidak lepas dari penyiapan kompetensi petugas serta sarana pendukung layanan narapidana dan tahanan.

Petugas yang tidak mendapatkan pelatihan yang memadai serta terlebih kompetensi para pimpinan Lapas dan Rutan yang tidak cukup, tentu akan menjadi kerentanan terjadinya penyalahgunaan wewenang karena Lapas dan Rutan saat ini menjadi tempat dengan sekuritas tinggi semenjak maraknya peredaran narkoba dan kejahatan extraordinary lainnya.

"Pungli menjadi isu yang menghangat dan ini tentu yang melahirkan perlakuan diskriminasi yang menyebabkan kemarahan narapidana dan tahanan," ujar Kris Budihardjo, Ketua Umum RKIH di Jakarta, Minggu (23/6).

Sayangnya, ujar Kris, Dirjen Pemasyarakatan yang mempunyai tugas penyelenggaraan pemasyarakatan justru tidak memiliki wewenang dalam penyiapan petugas dan para pejabatnya karena secara kewenangan hal tersebut adalah kewenangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

"Hal ini diperparah lagi seorang Dirjen hanya berwenang melakukan pembinaan teknis, tetapi kalau petugas dan pejabat serta sarana yang tidak mendukung maka upaya pembinaan teknis juga tidak ada artinya," tandasnya.

Dicontohkan Kris, bahkan bisa jadi pengangkatan seorang Kalapas menjadi sangat subyektif tidak melalui penilaian prestasi dan kecakapan serta rekam jejeknya.

"Contohnya adalah Kalapas Pohowatu yang nyata-nyata bisa menjadi Lapas produksi sampai dengan ekspor coco fiber saat ini tidak jelas nasibnya karena telah diganti oleh orang lain dan yang bersangkutan belum mendapatkan surat penempatan atas jabatan barunya," beber Kris.

Tentu masyarakat berharap pembenahan Lapas dan Rutan dapat segera dilakukan seiring dengan pencanangan revitalisasi pemasyarakatan.

Ia berharap kewenangan nyata untuk dapat melakukan pembinaan SDM dan alokasi anggaran dan prasarana oleh Dirjen Pemasyarakatan tidak diabaikan.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga