Pembukaan Moratorium TKI ke Arab Saudi Melalui Satu Kanal Harus Ditinjau Ulang

Aktivis Peduli Buruh Migran, Yusri Albima

Jakarta, Akuratnews.com - Rencana pemerintah membuka moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi terbatas melalui satu kanal penempatan mendapat kritik dari aktifis peduli buruh migran.

Yusri Albima menyatakan pemerintah harus mempertimbangkan kembali jangan sampai mekanisme ini menimbulkan monopoli dan KKN.

"Satu kanal penempatan dan memberi hak kepada satu lembaga asosiasi untuk menempatkan TKI justru rawan nepotisme, ujungnya malah akan menghilang kan aspek transparansi dan pengawasan", ujarnya Sabtu (5/1/2019)

Yusri mendengar bahwa Kepmen nomor 291 sudah dikeluarkan oleh kementerian tenaga kerja.

Baca juga: Kisah Pilu TKI Cantik Asal Indramayu, Tewas Diduga karena Menolak Jadi Simpanan

Dalam Kepmen tersebut pemerintah memberikan berbagai syarat perusahaan penempatan TKI/PMI harus memiliki pengalaman 5 tahun dalam penempatan. Tapi tidak dijelaskan kapan perusahaan tersebut beroperasi.

"Ini juga perlu dikritisi jangan sampai perusahaan yang dulu pernah menempatkan TKI dan terdata memiliki banyak kasus di BNP2TKI dan Perwakilan-Perwakilan RI, diskors serta tidak aktif bisa bergerak lagi. Harus jelas aturannya dan libatkan semua stakeholder sebelum memutuskan, libatkan kawan2 aktifis Peduli TKI/PMI dr semua Organisasi/Lembaga. Jadi hanya perusahaan yang uodate dalam penempatan TKI yang bisa punya hak, dan yang telah memenuhi syarat UU 18/2017" jelasnya.

Yusri menambahkan, persoalan penempatan TKI sangat syarat dengan berbagai kepentingan. Semua pihak harus sungguh sungguh-sungguh melakukan pengawasan.

"Jika tidak maka cerita lama tentang eksploitasi TKI akan terulang lagi, yang akan jadi bahan kritikan Rieka DP dkk bila rezim Penguasa berganti.

Mantan Ketua Umum Serikat Buruh Migran GASBIINDO Pusat ini menyatakan, tugas penting yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah saat ini adalah segera menyelesaikan segala aturan turunan dari UU RI nomor 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, bukan mencabut moratorium dan membuat rencana Penempatan TKI/PMI Satu Kanal ke Kerajaan Saudi Arabia.

Rencana itu juga akan terkontaminasi dengan kepentingan Politik Pilpres 2019 bila disiarkan dilakukan saat ini.

"Selesaikan dulu semua regulasi turunan dari UU 18/3017 sesuai amanahnya, setelah itu bicara Kanal dan soal teknis lainnya". pungkasnya.

Penulis:

Baca Juga