Pemda Matim Diminta Biayai Kebutuhan Hidup Diaspora Bali Sampai COVID- 19 Berakhir

Sesepuh Diaspora Kabupaten Manggarai Timur Bali, Fransiskus Sanur, S.Pd., M.Hum. Foko: Istimewa
Sesepuh Diaspora Kabupaten Manggarai Timur Bali, Fransiskus Sanur, S.Pd., M.Hum. Foko: Istimewa

Manggarai Timur, Akuratnews.com - Pemerintah daerah kabupaten Manggarai Timur (Matim) diminta membiayai kebutuhan hidup masyarakat perantauan (Diaspora) asal Matim di Bali, sampai situasi dampak COVID- 19 kembali normal.
Hal itu disampaikan oleh Sesepuh Diaspora asal Matim di Bali, Fransiskus Sanur, S.Pd., M.Hum.

"Kami mau supaya tidak mudik untuk sementara waktu asalkan Pemerintah Daerah khususnya Pemda Matim bersedia memberikan bekal atau sanggup memenuhi kebutuhan kami di tanah rantauan," tulis Fransiskus Sanur, S.Pd.,M.Hum kepada akuratnews.com melalui sambungan via WhatsApp, Jumat, (3/04/2020)

Permintaan Sesepuh Diaspora Matim di Bali itu menyusul himbauan Kapolres Matim, Ajun Komisari Besar Kepolisian (AKBP) Nugroho Arie Suswanto, SH terkait langkah antisipasi meluasnya penyebaran COVID- 19 ke wilayah kabupaten Manggarai Timur.

AKBP Nugroho AS dalam himbauanya yang disiarkan oleh akuratnews.com, Jumat, (3/04/2020) meminta masyarakat Matim di daerah terpapar Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), untuk sementara waktu agar tidak mudik ke kampung halaman Mereka di Matim.

Tanggapi hal itu, Alumnus Universitas Udayana (UNUD) Bali itu menegaskan bahwa himbauan Kapolres Matim akan diindahkan dengan cacatan Pemda Matim bersedia menjamin kebutuhan hidup Diaspora Matim di Bali sampai berakhirnya wabah COVID- 19.

"Kami para perantau dari Manggarai Timur di Bali sangat menghargai himbaun Bapak Kapolres dengan catatan Pemda Matim dapat memberikan solusi atau jaminan terhadap permasalahan kami di tanah rantauan," jelasnya.

Selain itu, Fransiskus juga menerangkan, hingga saat ini separuh Diaspora Matim di Bali telah kehilangan pekerjaan mereka akibat wabah COVID-19.

"Ijin lapor Pak Kapolres dan juga Stakeholder Kabupaten Matim bahwa saat ini, permasalahan kami di tanah rantaun adalah kami kehilangan lapangan perkerjaan entah karena PHK atau dirumahkan (tanpa gaji) sebagai akibat dari pandemi global COVID-19, sementara kami harus menanggung biaya hidup
yang mahal," jelas Fransiskus.

Oleh karena itu, menurutnya mudik merupakan suatu solusi alternatif agar bisa bertahan hidup ditenga kesulitan akibat wabah COVID19 saat.

"Kira-kira menurut Bapak Kapolres apa yang sebaiknya kami lakukan supaya kami bisa survive atau bertahan hidup di tanah rantauan? Bagi kami, jalan satu-satunya adalah mudik atau pulang kampung. Sebab lebih baik makan ubi, jagung, atau apa saja yang ada di kampung dari pada kami mati kelaparan,"

"Larangan mudik bagi kami adalah tindakan yang tidak manusiawi. Sekian dari kami para perantau Matim, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih," jelasnya.

Penulis: Yohanes Marto

Baca Juga