Pemda Matim Gelar Rakor Percepatan Pelayanan Adminduk

Susana Rapat Koordinasi ( Rakor ), diselenggarakan di Kantor Bupati Matim, Rabu, (3/06/2020). || Foto: MCMT.
Susana Rapat Koordinasi ( Rakor ), diselenggarakan di Kantor Bupati Matim, Rabu, (3/06/2020). || Foto: MCMT.

"Setelah ditelusuri ternyata data yang ada di Kementerian Sosial adalah data sejak tahun 2011. Karena itu percepatan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) menjadi target kita bersama", tegasnya.

Manggarai Timur, Akuratnews.com - Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Matim) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Matim menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) tim percepatan pelayanan hak sipil warga atau administrasi kependudukan (Adminduk), di ruang rapat Kantor Bupati Matim, Rabu, (3/06/2020).

Rakor tersebut dihadiri oleh Bupati Matim Agas Andreas, SH.,M.Hum, Sekda Matim Ir. Boni Hasudungan, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekda, dan beberapa Pimpinan OPD lingkup Pemda Matim.

Kegiatan itu diselenggarakan menyusul banyaknya masyarakat yang mengalami masahah data kependudukan menjelang proses distribusi BTL - DD tahun 2020 serta demi mewujudkan kabupaten yang tertib administrasi.

Bupati Matim Andreas Agas, SH.M.Hum dalam sambutannya menjelaskan, Rakor tersebut merupakan forum perumusan konsep serta memecahkan masalah data kependudukan di Matim, "Kita bekerja sama dengan kecamatan, untuk bicara percepatan pelayanan administrasi kependudukan atau Adminduk," ungkapnya.

Sedangkan tim-nya akn beranggotakan para Camat se-kabupaten Matim dan melibatkan beberapa instansi terkait, "Nantinya akan dikoordinir langsung oleh Disdukcapil Matin," jelas Bupati.

"Tim akan mulai kerja dengan menemukan masalah masalah keterlambatan kepemilikan dokumen kependudukan warga, lalu merumuskan solusi dan bentuk pelaksanaan eksekusi lapangan yang nantinya terkoordinir dan terorganisir," tambahnya.

Tugas pencatatan dokumen kependudukan merupakan kewajiban pemerintah, "Karna selama ini begitu ada masyarakat yang mau berurusan dengan pemerintah mereka tidak memiliki administrasi kependudukan (Adminduk)," jelas Andreas Agas.

Terbengkalainya data kependudukan di Marim dapat dilihat saat mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD ) tahun 2020.

"Setelah ditelusuri ternyata data yang ada di Kementerian Sosial adalah data lama. Dan data itu data dari tahun 2011. Karena itu percepatan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) menjadi target kita bersama", tegasnya.

Sedangkan Kadisdukcapil Matim Robertus Bonafantura menjelaskan, UU No.24 tahun 2013 dan aturan perubahan No.23 tahun 2006 maka administrasi kependudukan merupakan amanah pasal 26 ayat 3 UUD RI tahun 1945.

"Demi mewujudkan tertib administrasi, terbangunnya basis data kependudukan nasional dan keabsahan serta kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan," jelasnya.

Permendagri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak serta instruksi Mendagri No. 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) mewajibkan seluruh warga masyarakat memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara lengkap.

Dokumen kependudukan tersebut meliputi KTP Elektronik atau E-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan Kartu Identitas Anak (KIA)", "Karena itu, Dispenduk Matim berperan penting dalam mendukung program percepatan pelayanan administrasi kependudukan," tambahnya.

"Administrasi kependudukan merupakan sistem pemenuhan hak dan memberikan perlindungan berkenan dengan penerbitan dokumen bagi masyarakat tampa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah," tutupnya.

Penulis: Yohanes Marto

Baca Juga