Pemda Matim Menggelar Sosialisasi UU Ketenagakerjaan

Sekda Boni menyampaikan terima kasih kepada narasumber dari pihak BPJS, sudah bersedia membagi ilmu kepada peserta.

"Pihak Dinas saya minta untuk melakukan pengawasan ketat terkait penerapan UU ini. Pengawasan juga penting dilaksanakan oleh para Camat dan Kepala Desa, Lurah, karena merekalah bagian dari pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dalam hal ini para pekerja," ungkapnya.

"Saya minta kepada para Camat supaya kedepannya perangkat desa bisa masuk dalam keanggotaan BPJS ketenagakerjaan," kata Sekda Boni.

Sementara Kepala Dinas Nakertrans Matim, Drs. Aufridus Jajang, membeberkan data Disnakertrans sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 terdapat 7 kasus perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan secara resmi kepada pihak Disnakertrans.

Pada kesempatan itu, Kadis Disnakertrans mengungkapkan banyak kasus yang tidak ter-ekspose dan tidak dilaporkan kepada pihak Nakertrans.

"Kurangnya pemahaman kedua belah pihak pemberi kerja dan tenaga kerja tentang perjanjian kerja, waktu kerja dan pemutusan hubungan kerja menjadi akar persoalan yang sering dihadapi oleh Dinas Nakertrans Matim dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial," tutupnya.***

Selanjutnya 1 2
Penulis: Yohanes Marto

Baca Juga