Pemerintah Batasi Pelayanan Fasilitas Medsos

Jakarta, Akuratnews.com - Usai peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 22 Mei 2019 dini hari sebelumnya, pemerintah memutuskan terkait aktivitas media sosial untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pasalnya, banyak sekali ditemukan informasi hoaks di media sosial.

Bahkan, menurut Menkominfo Rudiantara tak hanya media sosial yang menyampaikan, namun juga layanan seperti WhatsApp dan lainnya.

"Pembatasan ini bersifat sementara dan bertahap," kata Rudiantara di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Rudiantara menambahkan, saat ini media sosial dan layanan perpesanan menjadi media untuk penempatan hoaks.

Modusnya, berusaha melakukan postingan yang tak benar di media sosial.

"Fitur-fitur media sosial tidak semuanya dan sistem perpesanan juga. Kita tahu modenya adalah posting di medsos. FB [Facebook], Instagram dalam bentuk video, meme, foto," jelasnya.

"Kemudian tangkapan layar hoak itu disebarkan melalui WhatsApp. Dan karena viralnya makanya kita batasi," lanjutnya.

Akses media sosial ini juga ditegaskan oleh Menkopolhukam Wiranto. Menurutnya, untuk menyebar hal-hal negatif tidak menyebar ke masyarakat luas.

"Sementara untuk menghindari provokasi kita melakukan akses di media tertentu agar tidak diaktifkan. Akses media sosial untuk jaga hal-hal negatif yang disebarkan masyarakat," ungkap Wiranto.

Penulis: Hengky

Baca Juga