Pemerintah dan DPR Dituding Berkonspirasi Busuk Lemahkan KPK

Laode M. Syarif, Wakil Ketua KPK

Jakarta, Akuratnews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali berseteru dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan rencana revisi UU KPK. Pimpinan KPK mengatakan, revisi UU KPK tak ubahnya seperti konspirasi busuk dalam rangka melemahkan lembaga antirasuah itu.

Konspirasi dimaksud jika melihat upaya pemerintah bersama DPR yang kerap mengggembar-gemborkan semangat antikorupsi, namun dianggap oleh KPK tidak berbanding lurus dengan kenyataan.

Pernyataan keras itu datang dari Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif saat merespon rencana revisi UU KPK. Menurut dia, Pemerintah dan parlemen telah membohongi rakyat Indonesia.

"Karena dalam program mereka selalu menyuarakan penguatan KPK tapi pada kenyataannya mereka berkonspirasi melemahkan KPK secara diam-diam," tegas Laode lansir situs politik nasional, Jumat (6/9/2019).

Ditegaskan, KPK belum membutuhkan revisi UU. Artinya terkait agenda pemberantasan korupsi masih bisa menjalankan UU yang sudah ada sebelumnya yakni UU 30/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Kami sudah sampaikan bahwa Indonesia belum membutuhkan perubahan UU KPK," ucap Laode.

Dia mengendus itikad yang kurang baik atas digulirkannya rencana revisi UU KPK yang baru saja disetujui oleh hampir seluruh fraksi di DPR. Sebab, tidak ada koordinasi dengan pihak KPK sebelum menggulirkan rencana revisi UU KPK tersebut.

"Pembahasan revisi UU KPK yang secara diam-diam menunjukkan DPR dan pemerintah tidak mau berkonsultasi dengan masyarakat yang diwakilinya," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua KPK, Agus Rahardjo saat jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2019) kemarin, menyampaikan bahwa KPK tengah berada di ujung tanduk.

"Kami harus menyampaikan kepada publik bahwa saat ini KPK berada di ujung tanduk," kata Agus.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berada di ujung tanduk. Bukan tanpa sebab, semua kejadian yang terjadi dalam kurun waktu belakangan ini mengarah pada upaya pelemahan KPK.

Agus kemudian menguraikan sejumlah persoalan. Pertama, masalah seleksi Calon Pimpinan KPK (Capim) yang terindikasi meloloskan calon bermasalah. "Hal seperti akan membuat kerja KPK terbelenggu dan sangat mudah diganggu oleh berbagai pihak," tandasnya.

Sekadar informasi, sedikitnya ada empat hal yang akan direvisi. Pertama, terkait dengan penyadapan, mesti izin terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas. Kedua, Dewan Pengawas dibentuk oleh DPR dan Presiden. Ketiga, kewenangan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) diatur oleh Dewan Pengawas. Selanjutnya, tentang perubahan status pegawai KPK.

Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi

Baca Juga