Pemerintah Dianggap Lamban Bubarkan Ormas Radikal

Jakarta, akuratnews.com - Hampir dua bulan sejak Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengumumkan tekad pemerintah melakukan upaya hukum membubarkan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia, Kejaksaan Agung ataupun Kementerian Hukum dan HAM belum menunjukkan kemajuan signifikan

Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj, pemerintah terlalu lama menindaklanjuti pembubaran ormas-ormas radikal “Jika terus dibiarkan, masyarakat awam akan melihat eksistensi ormas radikal ini dibenarkan negara, ” ujarnya di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (7/7/17).

Jika dibiarkan, sambung Aqil, ia khawatir jumlah pendukung radikalisme dan penentang Pancasila akan bertambah banyak.

Dampaknya Indonesia, Indonesia menjadi negara gagal seperti Suriah, Irak maupun Yaman yang porak poranda akibat invansi ISIS. “Secara fisik, ormas radikal ini memang tidak melakukan kekerasan," ujar Said

Namun, gerakan ideologis mereka secara masif merasuk ke sebagian warga negara.

"Ini merusak kebhinekaan dan Pancasila,” tandasnya.

Menurut dia, konstitusi memang memungkinkan kebebasan berserikat dan berkumpul, tetapi tetap harus tunduk pada ketentuan UU. Kebebasan harus diikuti tanggung jawab, kewajiban dan aturan berlaku.

“Faktanya pemerintah tidak melarang Pancasila. Namun, jelas sudah Pancasila harus dijadikan dasar ormas yang akan dibentuk,” tegas Said.

Pilihan menggunakan Perppu mengemuka sebab mekanisme pembubaran dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas dinilai sulit sekaligus memakan waktu panjang. Kajian mengenai pilihan langkah hukum ini masih berada di Kejaksaan Agung dan belum menunjukkan hasil signifikan. (Ahy)

Penulis:

Baca Juga