Pemerintah Diminta Waspada Terhadap Lonjakan Kasus Covid 19 di Singapura

Ilustrasi Covid-19
Ilustrasi Covid-19

AKURATNEWS - Anggota DPR RI Mulyanto minta Pemerintah waspada terhadap lonjakan kasus Covid 19 di Singapura, mengingat negeri Singa itu adalah negara tetangga dengan kemampuan 3T (testing, tracing, treatment) dan vaksinasi jauh di atas Indonesia.

"Kalau kita tidak waspada, dikhawatirkan muncul gelombang ketiga Covid-19 menerpa negara kita," kata Mulyanto kepada media, Kamis, 23 September 2021.

“Our World In Data” edisi 22/9/2021 melaporkan bahwa 100 persen Covid-19 di Singapura dan Indonesia adalah varian Delta.

Jumlah kasus positif harian di Singapura sebesar 800-an kasus baru. Indonesia masih di angka 3.200 an kasus baru per hari.

Namun bila dibandingkan secara populasi, maka kasus positif harian per satu juta penduduk Singapura sebesar 148. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia yang hanya sebesar 12 orang per satu juta penduduk.

"Kalau ditelusuri, parameter yang lemah di Singapura adalah laju reproduksi yang sebesar 1.81. Sementara Indonesia hanya sepertiganya yakni sebesar 0.6," jelas Mulyanto.

Laju reproduksi ini merepresentasikan jumlah rata-rata kasus terinfeksi baru yang disebabkan oleh satu kasus infeksi individual.

Bila laju reproduksi lebih besar dari 1, maka infeksi dapat menyebar dalam populasi. Namun bila angka laju reproduksi ini lebih kecil dari 1, maka jumlah kasus yang terjadi dalam populasi yang bersangkutan secara gradual akan menurun menuju nol.

Dengan angka laju reproduksi mendekati dua, maka diperkirakan penyebaran dan peningkatan kasus baru di Singapura masih akan terjadi.

Selain itu, penyebab lonjakan kasus baru di Singapura diperkirakan adalah karena longgarnya pembatasan sosial, pembukaan penutupan sekolah, kantor, wisata, dll.

Indeks komposit pembatasan sosial ini di Indonesia nilainya adalah sebesar 69 persen. Sementara singapura sangat longgar, hanya sebesar 53 persen.

"Menilik kasus Singapura ini semestinya Pemerintah tidak mengendorkan program pembatasan mobilitas masyarakat. Apalagi tingkat vaksinasi kita baru mencapai 28 persen," kata Mulyanto.

Wakil Ketua FPKS DPR RI itu mengingatkan Pemerintah jangan terbuai dengan capaian sementara penurunan kasus baru. Pemerintah perlu terus meningkatkan sebaran vaksinasi dan penelusuran sebaran kasus baru.***

Penulis: Redaksi

Baca Juga