Pemerintah Disarankan Tunda Hasil Pansel KPU

Lukman Edy

Jakarta, Akuratnews.com - Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy meminta pemerintah menunda pengiriman hasil panitia seleksi (pansel) KPU dan Bawaslu hingga Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu rampung.

Pasalnya, pengiriman 14 calon Komisioner KPU dan 10 calon Komisioner Bawaslu terancam berbenturan dengan peraturan perundangan yang baru.

"Saya mengkhawatirkan UU Penyelenggaraan Pemilu yang baru nanti pasal yang mengatur soal penyelenggara Pemilu (tentang KPU, Bawaslu dan DKPP) akan berbeda dengan norma UU lama," ucap Lukman di gedung DPR, Kamis (2/2/2017).

Lukman menerangkan, poin-poin dikhawatirkan berbenturan yakni mulai dari Batas usia penyelenggara pemilu, keterlibatan penyelenggara pemilu dalam partai politik, Jumlah komisioner KPU RI maupun Bawaslu RI, Struktur Kewenangan DKPP, Trasformasi kelembagaan Bawaslu, hingga komposisi pansel.

"Bagi kami baik itu di Pansus maupun Komisi II, meyakini bahwa seleksi sekarang kebutuhannya adalah untuk Pemilu 2019, begitu juga UU pemilu yang sedang dibahas adalah untuk pemilu 2019, bukan untuk pemilu 2024," pungkasnya. (Aulia)

Penulis:

Baca Juga