Asap Karhutla Menggila

Pemerintah Gagal Lindungi Hak Dasar Rakyat Indonesia Untuk Hidup

Pekatnya asap kebakaran hutan dan lahan yang sudah diambang batas berpotensi membunuh kelompok rentan, balita, orang tua, dan orang yang sakit. (foto net)

Jakarta, Akuratnews.com - Kepekatan Asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia sudah sampai taraf mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat sebab berpotensi membunuh perlahan-lahan kelompok rentan dan anak-anak. Hal itu dinyatakan oleh Wahana Lingkungan Hidup.

Menurut Walhi, bernafas adalah syarat utama untuk hidup, sementara Kandungan partikulat terlarut di udara sudah lebih dari dua kali lipat dari ambang batas.

"Level berbahaya. Ini berpotensi membunuh kelompok rentan, balita, orang tua, dan orang yang sakit," kata juru kampanye Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Zenzi Suhadi kepada wartawan, Senin (23/9/2019).

Suhadi mengatakan, pemerintah telah gagal melindungi hak dasar manusia untuk hidup. Ada dua kegagalan paling penting, yakni kegagalan itu disebabkan negara tak menghukum penjahat lingkungan serta gagal memulihkan fungsi ekosistem gambut.

"Pemerintah telah gagal melindungi hak paling mendasar manusia untuk hidup. Kegagalan ini disebabkan oleh dua hal mendasar, gagalnya negara menghukum para penjahat lingkungan yang merampas udara bersih rakyat, dan gagalnya negara memulihkan fungsi ekosistem gambut sebagai penyokong kehidupan manusia." kata Suhadi.

Selain itu, Karena kerusakan ekosistem berawal dari pemerintah, sedangkan pemulihan dan penghentian kejahatannya tidak dilakukan.

"Sesungguhnya pemerintah saat ini sudah menjadi bagian dari kejahatan kemanusiaan ekosida." tegasnya.

Menurut Suhadi, pemerintah harus mencabut izin perusahaan yang merusak ekosistem gambut. Ia juga mengharapkan penegakan hukum yang tegas kepada perusahaan pelaku pembakaran hutan.

"Saat ini ada 228 perusahaan sawit dan HTI (hutan tanaman industri) terlibat dalam merusak ekosistem gambut. Pemerintah harus cabut izin-izin perusahaan ini dan memulihkan ekosistem gambut, melaksanakan penegakan hukum yang tegas kepada korporasi dan para pemilik group/perusahaan pelaku perusakan ekosistem gambut." kata dia.

"Selama penegakan hukum hanya menyasar setingkat manajemen perusahaan dan pelaku lapangan, kejahatan ini tidak akan berhenti," tandasnya.

Suhadi meminta pemerintah memulihkan ekosistem gambut yang terbakar secara total. Tak sampai di situ, Suhadi ingin agar biaya penanggulangan dan pemulihan ekosistem dibebankan kepada perusahaan agar tak membebani APBN.

"Pemerintah membebankan seluruh biaya penanggulangan dan pemulihan kerusakan gambut, kebakaran, dan asap kepada korporasi pelaku, karena konstitusi kita memungkinkan untuk ini. Jangan sampai rakyat rugi tiga kali, alamnya rusak, menanggung racun di udara, dan uangnya di APBN dipakai untuk mensubsidi korporasi," tegas dia. (*)

Penulis:
Editor:Ahmad Ahyar

Baca Juga