OPINI

Pemilu 2019 Diharapkan Semua Pihak Patuhi Peraturan Perundang-undangan

Opini, Akuratnews.com - Pemilihan Umum 2019 yakni Pemilihan Legislatif (Pileg) DPR, DPRD, DPD dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 17 April 2019 hanya tinggal beberapa hari lagi. Himbauan dari berbagai pihak agar Pemilu 2019 berlangsung "luber jurdil" (langsung bebas rahasia jujur adil) dan berjalan secara aman dan damai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan, terus bergema.

Berbagai pihak menghimbau agar semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam ajang pesta demokrasi ini untuk mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berdemokrasi di tanah air  dan untuk menghindari terjadinya konflik maupun perpecahan diantara sesama anak bangsa.

Adapun pedoman pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia berdasarkan Undang Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan dalam Pasal 570 bahwa UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum peraturan sebelumnya yang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 7 / 2017 tentang Pemilu adalah UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD .

Netralitas

Kepentingan dan keutuhan bangsa adalah prioritas seluruh komponen bangsa mutlak dijaga dan dipertahankan selamanya. Jangan gara gara Pemilu, gara gara berbeda pilihan satu sama lain ĺantas persatuan dan kesatuan bangsa menjadi terpecah belah dan dikorbankan.

Seperti diketahui, saat ini berbagai berita yang diduga menjurus kepada hoaxs, pertentangan, permusuhan, kebencian dan bahkan perpecahan antar sesama anak bangsa berkembang seperti jamur dimusim hujan.

Semakin dekat hari Pemilu semakin gencar isu isu disebar luaskan sehingga membuat masyarakat kebingungan, saling curiga, saling menghina, saling bermusuhan, bahkan mengarah pada tindakan kekerasan.

Selain itu, ketidak netralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparatur Penegak Hukum (TNI-Polri) dalam pelaksanaan Pemilu juga memberi pengaruh negatif terhadap Pemilu. Ini dikarenakan mereka merupakan abdi negara yang dibiayai oleh negara.

Keterlibatan langsung ASN, TNI - Polri terhadap para kontestan Pemilu baik dalam kampanye maupun upaya pemenangan peserta Pemilu untuk Pileg maupun Pilpres jelas tidak bisa dianggap hal yang wajar. TNI, Polri, ASN, dan penyelenggara Pemilu, ialah pihak-pihak yang harus netral pada semua tahapan Pemilu. Netralitas ini guna mewujudkan Pilkada yang damai dan aman.

Terhadap ASN spabila terbukti tidak netral, maka yang bersangkutan akan terancam sanksi pidana. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengatur soal sanksi.

Tak hanya itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berdasarkan Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan managemen ASN adalah netralitas, yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Terhadap ASN yang melanggar pun cukup tegas. Berdasarkan Pasal 87 ayat 4 huruf b, PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Kesadaran Berpolitik

Jika itu terjadi tentu sangat memprihatinkan dan mengidentifikasikan bahwa ternyata masih lemahnya kesadaran berpolitik, kesadaran berdemokrasi masyarakat. Tentu kita menginginkan suasana aman, damai, dan tenteram agar masyarakat dalam ajang demokrasi yang berlangsung lima tahun sekali ini dapat terus menatap masa depan generasi mendatang yang cemerlang baik pendidikan, kesehatan, keagamaan dan toleransi hingga sosial ekonomi. Konsekwen, patuh dan konsisten terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku.

Jangan sampai akibat satu sama lain lebih mementingkan kelompok maupun golongannya maka ke-bhineka tunggal ika-an kita yang selama ini menjadi porak poranda gara gara sehari itu saja.

Bangsa ini, selama ini memiliki kultur budaya dan toleransi yang tinggi, saling menghargai dan saling menghormati meski saling berbeda. Oleh karena itu jangan dikotori oleh pemikiran pemikiran untuk memecah belah dan menistakan satu kelompok yang beda pemahaman maupun pilihan.

Untuk mewujudkan itu, maka mau tidak mau semua pihak harus dapat menahan diri demi keutuhan bangsa dan negara. Kalah atau menang atau karena tidak mendapat suara pemilih sebagaimana mestinya merupakan hal yang biasa dalam berdemokrasi.

Kedewasaan Berpolitik dan Berdemokrasi

Mengutip berbagai sumber menyebutkan, ketidakdewasaan berpolitik ditandai dengan terganggunya hubungan sosial antar massa pendukung calon. Kritik terhadap kandidat tertentu yang kemudian disebarkan ke media sosial dapat berujung perdebatan serta berakhirnya pertemanan. Kondisi ini mencerminkan tidak adanya kedewasaan berpolitik. Masyarakat maupun para pendukung calon tidak lagi saling menghormati. Hal ini berpotensi akan terjadi bentrok fisik sewaktu-waktu serta menimbulkan konflik kepentingan.

Sebagai elemen masyarakat, tentu berharap adanya kedewasaan dalam berpolitik baik oleh masyarakat maupun para elite politik yang ada dapat berjalan sebagaimana mestinya agar nantinya dapat dijadikan refrensi berjalannya demokrasi dengan utuh dinegara ini.

Berilah contoh yang baik dan benar tentang demokrasi, mengelola negara, menata kehidupan masyarakat sesuai peraturan perundang undangan yang dibuat. Kita semua tentu tidak menginginkan terjadinya perpecahan yang nantinya akan dimanfaatkan oleh pihak lain atau pihak luar untuk menguasai negara ini. Dasar negara kita Pancasila itu sudah jelas bahkan pada point ketiga disebutkan Persatuan Indonesia.

Adalah tugas dan kewajiban kita bersama menjaga bangsa dan negara ini seutuhnya dalam bingkai ke bhineka tunggal ika an dan dasar negara Pancasila sebagai pedoman bangsa sebagaimana cita cita dan pengorbanan para pendiri dan pejuang kemerdekaan bangsa ini.

Sambutlah Pemilu 2019 dengan hati yang lapang, hati dan fikiran bersih semata mata demi terwujudnya rakyat yang adil, makmur dan sejahtera. Jadilah rakyat yang cerdas dalam menentukan pilihan. Jadilah wakil wakil rakyat dan pemimpin bangsa yang mengutamakan kepentingan hajat hidup rakyat secara keseluruhan tanpa mementingkan kelompok atau golongan masing masing. Bangsa ini sudah lelah menghadapi semua problem dalam berbangsa dan bernegara. Pilihan boleh berbeda tapi persatuan dan kesatuan bangsa adalah diatas segala kepentingan.**

*) Penulis adalah Ketua Gerakan Peduli Masyarakat Jawa (GPMJ) Sumatera Utara dan jurnalis

Baca Juga