Pemilu 2019 Karut Marut, Besok Bawaslu akan Layangkan Surat pada KPU Depok

Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini (dua dari kiri) / Foto: Eko Ahdayanto

Depok, Akuratnews.com - Pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Depok akan layangkan surat pada pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok pada Selasa,(23/4/2019).

Hal itu terkait dengan tidak sedikitnya temuan pelanggaran serta minimnya kesiapan penyediaan logistik pada gelaran Pemilu 17 april 2019 lalu di Depok.

"Benar, besok kami akan bersurat pada pihak KPU Depok. Jelas Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini Senin,(22/4/2019).

Menurutnya, layangan surat itu terkait dengan kesiapan penyediaan logistik serta pelangaran pada tahapan pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 lalu.

Berdasarkan pantauan di lapangan dan laporan warga yang masuk ke pihak Bawaslu kendala logistik dan pelanggaran Pemilu 2019 sangat jelas terlihat.

Di contohkan Luli tentang tidak sedikit, bahkan semua Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak terlihat memberikan informasi pada publik terkait hasil hitung suara yang di tempel pada lingkungan TPS yang mudah diakses masyarakat.

"Jika mengacu pada regulasi yang ada, hal itu wajib diberlakukan pada seluruh KPPS maupun PPS", ujarnya.

Bentuk pelanggaran lain juga juga ditemukan yakni,
pembukaan kotak suara tanpa ada berita acara, kotak suara yang tidak terkunci saat berpindah tempat.

Tak hanya pelanggaran, Luli juga menyebut masalah kesiapan penyediaan logistik pemilu yang juga terjadi dibanyak tempat yang berdampak pada suksesi penyelenggaraan pemilu di Depok.

Masih minimnya kesiapan penyediaan logistik pemilu seperti, terjadinya kekurangan bilik suara, tinta suara yang seharusnya tiap TPS ada dua tinta, jadi hanya satu, demikian juga dengan kurangnya formulir C1 yang harusnya didapat para Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Padahal, lanjut Luli, pada pasal 390 ayat 2 UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 jelas disebut bahwa tiap KPPS wajib memberikan satu exslemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suara serta sertifikat hasil perhitungan suara ke PTPS pada hari yang sama.

"Tak jarang juga tim kami kesulitan untuk mendapat salinan C 1 dari hasil perhitungan surat suara di tingkat KPPS. Padahal hal itu wajib diberikan", kata Luli.

Sejauh ini pihak Bawaslu menempatkan satu orang tim Bawaslu di tiap KPPS dan tiga orang di tiap PPS.

Terkait tidak sedikitnya bentuk pelanggaran yang terjadi pada gelaran Pemilu 17 April 2019, pihak KPU Depok menganggap hal itu merupakan bagian kompleksitas gelaran pemilu secara serentak.

"Memang bagian dari kompleksitas pelaksanaan pemilu serentak", singkat Ketua KPU Depok, Nana Shobarna saat dihubungi akuratnews.com.

Penulis: Eko Ahdayanto
Editor: Alamsyah
Photographer: Eko Ahdayanto

Baca Juga