OPINI

Pemilu 2019, Kemenangan dan Legitimasi Rakyat

Akuratnews.com - Pesta demokrasi di Indonesia sudah digelar diluar negeri pada 14/4/2019 dan di tanah air pada Rabu (17/4/2019) ditengarai berlangsung dengan aman dan damai. Bahkan pihak pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pesta demokrasi Indonesia melalui Pemilihan Umum ini di sejumlah berita sudah berupaya menjalankan tugas fungsinya terkait kasus yang terjadi diberbagai tempat, didalam maupun diluar negeri. Namun bagaimana hasilnya selalu saja kandas dengan berbagai dugaan dugaan.

Ya, tahun 2019 negara kesatuan Republik Indonesia kembali diuji tentang kedewasaan berpolitik, tentang negara demokrasi, tentang keadilan, tentang kejujuran, tentang sebuah negara kepulauan yang terbentang di dua samudra, tentang heterogennya penduduk yang mencapai hampir 300 juta jiwa. Rakyat dihadapkan pada pilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggora DPR Ri, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak.

Tidak bisa dipungkiri, hasil penghitungan suara pada Pemilu 2019 dirasakan lebih maju dibandingkan Pemilu 2014. Lagi lagi perkembangan dan kemajuan tekhnologi telah mempermudah setiap orang orang yang ada diberbagai pelosok dengan mudah mengakses segala informasi yang disebar melalui jaringan jaringan telekomunikasi yang berkembang pesat. Kemudahan mengakses berbagai informasi melalui telephone pintar atau telepon selular inilah yang membuat Pemilu 2019 penuh dinamika dibandingkan Pemilu 2014.

Kecanggihan tekhnologi dunia maya membuat berbagai isu baik positif maupun negatif, pro dan kontra, fakta maupun hoaxs, begitu mudahnya di akses dalam genggaman setiap orang tanpa memandang usia dan latar belakang sosial, ekonomi maupun pendidikannya. Akibatnya, kekhawatiranpun tak terelakkan akan munculnya kerawanan terjadinya konflik di tengah masyarakat.

Kerawanan Pemilu 2019

Pemilu 2019 diakui memiliki kerawanan tinggi baik sebelum maupun setelah pelaksanaannya. Sebagaimana dikutip dari berbagai sumber menyebutkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pemilu 2019. Ada empat hal yang perlu diwaspadai dalam Pemilu 2019 yakni keamanan, netralitas PNS, ujaran kebencian atau SARA, dan politik uang.

Komisioner Bawaslu, Mochammad Afifuddin, mengatakan untuk potensi kerawanan keamanan tertinggi yakni terdapat pada 94 kabupaten/kota atau 18,3%, sedangkan 420 kabupaten/kota (81,7%) memiliki tingkat kerawanan sedang.

"Keamanan rawan tinggi 94 kabupaten kota, (kerawanan) sedang 420 kabupaten/kota," katanya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Potensi kerawanan lainnya, sebutnya, yakni netralitas PNS. Dimana terdapat 93 kabupaten/kota (18,1%) dengan kategori kerawanan tertinggi dalam hal netralitas PNS. Sedangkan sebanyak 421 kabupaten/kota atau 81,9% memiliki tingkat kerawanan sedang.
Selanjutnya potensi yang harus diwaspadai, ialah maraknya ujaran kebencian atau SARA. Dengan 90 kabupaten/kota memiliki tingkat kerawanan tinggi atau 17,5% dalam hal penggunaan isu SARA, dan 424 kabupaten/kota dengan kategori kerawanan sedang.

"Jadi 90 kabupaten/kota itu rawan sekali penyebaran isu SARA," imbuhnya.

Potensi terjadinya politik uang, lanjut Afifuddin, sebanyak 176 kabupaten/kota memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. Sedangkan 338 kabupaten/kota atau 65,8 persen masuk dalam kategori rawan sedang.

"Penilaian Bawaslu, potensi maraknya politik uang terjadi saat kampanye, pemungutan suara, dan pengawasan pemilu," jelasnya.

Bawaslu, menurut Ketuanya Abhan, untuk meminimalisir adanya kerawanan tersebut meminta KPU untuk mengoptimalkan supervisi ke KPUD provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu.

"Memastikan setiap TPS mudah dijangkau pemilih, tidak ada pemilih yang terkendala masalah geografis dan pelayanan terhadap pemilih," tegasnya.

Bagi peserta pemilu, Bawaslu meminta agar melakukan kampanye secara bersih dengan menghindari politisasi SARA, politik identitas, politik uang, menghindari pelibatan ASN, TNI/Polri, dan penggunaan fasilitas negara.

Tak hanya itu, Abhan meminta pemda menjaga netralitas ASN dalam Pileg dan Pilpres dan menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawas atas dugaan pelanggaran. Sedangkan bagi aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas, adil, dan mandiri terutama atas potensi kekerasan fisik terhadap pemilih.

Sementara itu pemerintah merasa optimis bahwa aparat keamanan akan mampu menjaga proses pengamanan pemilu serentak 2019.

"Tentu dengan pengalaman yang dimiliki TNI dan Polri pada penyelenggaraan pemilu serentak dapat ditransfer dilakukan pengamanan serupa pada Pemilu 2019," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto usai memberikan pembekalan kepada anggota TNI-Polri saat rapat pimpinan bersama di Gedung STIK-PTIK Jakarta, bebrapa waktu lalu yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto.

Terlepas dari itu semua, Pemilu 2019 sudah terlaksana sesuai jadwal dan rakyat cukup antusias memberikan suaranya demi terwujudnya demokrasi. Meski disana sini kemungkinan masih ditemukannya berbagai kelemahan yang memang harus terus disempurnakan pada pemilu berikutnya. Berbagai pihak menyebut bahwa Pemilu 2019 berlangsung dengan aman.

Hasil Pemilu Berbagai Versi

Rabu 17/4/2019 adalah puncak hari pemungutan suara Pemilu 2019 untuk Pilpres dan Pileg 2019 - 2024. Selain pihak KPU yang melakukan penghitungan perolehan suara diseluruh TPS yang tersebar diseluruh pelosok tanah air, berbagai survey pun dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengamankan penghitungan suara kandidat kandidat mereka.

Dari berbagai sumber dijelaskan, Quick count (hitung cepat) adalah metode verifikasi hasil pemilihan umum yang dilakukan dengan menghitung persentase hasil pemilu di tempat pemungutan suara (TPS) yang dijadikan sampel. Quick count memberikan gambaran dan akurasi yang lebih tinggi dari survey karena menghitung hasil pemilu langsung dari TPS target, bukan berdasarkan persepsi atau pengakuan responden.

Quick count ini biasanya dilakukan oleh lembaga atau individu yang memiliki kepentingan terhadap proses dan hasil pemilu. Tujuan dan manfaat dari hitung cepat adalah agar pihak-pihak yang berkepentingan memiliki data pembanding yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya kemungkinan kecurangan yang terjadi pada proses tabulasi suara.

Dengan hitung cepat, hasil pemilu dapat diketahui dengan cepat pada hari yang sama ketika pemilu diadakan. Jauh lebih cepat dibandingkan hasil resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memakan waktu sekitar dua minggu.

Sedangkan Real count (hitung sesungguhnya) menampilkan hasil perhitungan seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Indonesia. Ada yang menggunakan data dari KPU, dan ada yang menggunakan input dari saksi-saksi relawan partai dan tim sukses di TPS.

Dalam Pemilu 2019 ada 3 versi perhitungan yang menjadi tolak ukur "kebenaran" dari rekapitulasi data yang diinput dari lapangan oleh pihak pihak berkepentingan. Dalam pilpres misalnya, selain KPU sudah tentu ada pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dan pasangan nomor urut 02 Prabowo - Sandi yang juga sudah mempersiapkan mesin mesin quick count atau real count mereka.Upaya ini dilakukan jelas untuk mengukuhkan perolehan suara kandidat mereka masing masing.

Dari ketiga quick count tersebut kemungkinan ada perbedaan dalam hasil penghitungan perolehan suara. Namun real count tentu memiliki dasar dan fakta serta bukti langsung dari lapangan yang diproleh melalui berbagai perangkat tekhnologi telephone selular atau gadge. Pengiriman data maupun foto melalui alat komunikasi tersebut menjadi bukti informasi yang faktual bagi jaringan masing masing.

Dari berbagai sumber diketahui bahwa beberapa lembaga survey maupun media elektronik telah melangsir hasil quick count mereka dari waktu ke waktu melalui berbagai media elektronik sejak penghitungan suara pemilu 2109 dilakukan. Bahkan ada pihak yang melangsir sekaligus hasil quick count mereka melalui lembaga lembaga survey mereka sekaligus.

Sebagai kandidat pada Pilpres 2019 nomor urut 02 pasangan Prabowo - Sandi memberi warna tersendiri dalam Pemilu 2019 kali ini. Berbagai isu isu miring ikut menyertai pasangan energik ini dalam upayanya menjadikan Indonesia adil makmur dan sejahtera, kuat dan bermartabat.

Pihak Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandi telah melakukan langkah langkah antisipasi dan strategis. Salah satunya melakukan real count atas perolehan suara disetiap TPS melalui jaringan relawannya.

Bahkan kemarin usai pemungutan suara dan hasil perhitungan suara diberbagai tempat, berdasarkan real count mereka, pihak pasangan nomor 02 telah menyampaikan kemenangannya dengan perolehan suara hingga 60% dari pasangan nomor urut 01. Sementara pihak nomor urut 01 belum memberi reaksi atas quick count yang dipublikasikan beberapa pihak lembaga survey di media massa. Sedangkan KPU masih terus menghimpun perolehan suara laporan dilapangan dan rekapitulasi form C1 didaerah dan nasional hingga batas waktu yang telah ditentukan.

Meski rakyat sudah memprediksi berbagai kemungkinan kemenangan salah satu pasangan calon, namun kemenangan belum final baik paslon nomor urut 01 maupun nomor urut 02. Karena itu rakyat perlu mencermati kondisi terkini dan tidak menimbulkan gesekan gesekan yang mengarah pada perpecahan dan pertikaian.

Kekhawatiran dugaan adanya kecurangan maupun rekayasa bagi rakyat maupun pihak pihak yang terlibat langsung dalam Pemilu adalah wajar dan layak diperhatikan. Kita berharap dengan usainya hari pencoblosn pada Pilpres dan Pileg 2019 maka hasil penghitungan suara benar benar sesuai fakta dilapangan dan form C1 yang menjadi acuan akumulasi dan rekapitulasi menjadi referensi faktual perolehan suara sesungguhnya.

Pemimpin Bangsa Untuk Smua Strata Rakyat

Kemenangan maupun kekalahan suatu pihak tanpa kecurangan maupun rekayasa sudah tentu sangat dihargai dan dihormati oleh rakyat karena suara rakyat yang diberikan adalah salah satu bukti keinginan mendasar rakyat untuk memilih pemimpin sesuai hati nurani. Juga sebagai wujud menggunakan hak hak demokrasi dan hak hak politik mereka bagi bangsa dan negaranya.

Perlu disadari berlaku curang, merekayasa perolehan suara untuk meraih kemenangan tidak akan mendapat legitimasi rakyat karena kemenangan itu bukan didasarkan keinginan sebagian besar rakyat. Memang menerima kenyataan kekalahan akan serasa pahit jika tidak diterima dengan kebesaran hati dan jiwa. Namun kemenangan yang diperoleh dengan kecurangan dan rekayasa akan sangat menyakitkan hati rakyat.

Semoga rakyat, penyelenggara maupun pihak pihak yang terlibat menjadikan Pemilu 2019 sebagai bentuk kedewasaan dan kematangan berpolitik dalam rangka mewujudkan demokrasi yang utuh dalam kehidupan masyarakat dan rakyat di negeri tercinta ini.

Siapapun pemimpin bangsa ini yang dipilih rakyat haruslah merangkul dan menyatukan semua elemen, kelompok dan golongan. Kejujuran dan keadilan serta berpegang teguh pada dasar negara, peraturan dan perundang undangan negara ini adalah sangat penting demi kepentingan bangsa dan negara yang kuat, adil, makmur dan sejahtera serta bermartabat. Rakyat membutuhkan sosok pemimpin yang bisa memberikan contoh tentang nilai nilai kebangsaan, rasa persatuan dan kesatuan, jiwa kenegarawanan, rasa ikut memiliki dan mencintai rakyat serta tanah tumpah darah mereka.

Selamat menjadi pemimpin bangsa untuk lima tahun kedepan, selamatkan masa depan anak cucu agar mereka mampu mempertahankan dan meneruskan cita cita dan perjuangan para pahlawan dan pendiri bangsa ini.

Baca Juga