Pemkab Matim Menandatangani MoU CSLEB – IT dengan PT. Newton Cipta Informatika di Jakarta

Keterangan foto: (Pertama dari kiri) Asisten II Bupati Matim, Mikael Jaur, Kabag Pengadaan Barang/Jasa Setda Matim Kasmir Aryamto Dalis, Hironimus Gunardi Ketua LPSE Kabupaten Matim dan pihak PT. Newton Cipta Informatika di Jakarta, pada Selasa, (21/01/2020).
Keterangan foto: (Pertama dari kiri) Asisten II Bupati Matim, Mikael Jaur, Kabag Pengadaan Barang/Jasa Setda Matim Kasmir Aryamto Dalis, Hironimus Gunardi Ketua LPSE Kabupaten Matim dan pihak PT. Newton Cipta Informatika di Jakarta, pada Selasa, (21/01/2020).

Manggarai Timur, Akuratnews.com - Mengingat peraturan pemerintah tentang sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintahan, Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Manggarai Timur (MATIM), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui Unit Kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (UKPBJP) Sekretariat Daerah Matim menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Colocation Server Leading Expert Business Information Technology (CSLEB - IT) dengan PT. Newton Cipta Informatika di Jakarta, pada Selasa, (21/01/2020).

Penandatanganan nota kesempahaman atau MoU Pemda Matim dengan PT. Newton Cipta Informatika Jakarta itu sekaligus memantau perangkat eksternal dan internal Colocation Server Leading Expert Business Information Technology PT. Newton Cipta Informatika, untuk memastikan kesipan menjelang jadwal tender tahun anggaran 2020 Pemda Matim.

Kepada Akuratnews.com, Kepala Bagian (KABAG) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) Sekretariat Daerah Matim Kasmir Aryanto Dalis menjelaskan, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sistem teknologi informasi yang memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara Online. Selain memfasilitasi unit kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa di Lingkup Pemda Matim.

"Ini pemeriksaan Colocation Server baik internal maupun eksternal sehingga mulai besok sudah bisa dioperasi. Dengan adanya sistem ini, para penyedia barang dan jasa bisa melakukan registrasi untuk mengikiti tahapan pelelangan tender", jelas Kasmir Aryanto.

Sementara itu, Bupati Matim melalui Asisten II Mikhael Jaur menjelaskan bahwa, pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan akses pasar juga persaingan usaha yang sehat dalam mewujudkan clean and good government di Kabupaten Manggarai Timur.

"Ini juga akan memperbaiki tingkat efisiensisi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya di wilayah Kabupaten Manggarai Timur", jelas Asisten II Bupati Matim itu.

Untuk diketahui, dasar hukum pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini adalah tender yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara E-Tendering.

Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (e-Catalogue) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar,jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, proses audit secara online (e-Audit), dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (e-Purchasing).

Penulis: Yohanes Marto

Baca Juga