Pemkab Sidoarjo Bakal Pasang Ratusan Perekam Obyek Pajak

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan (4 dari kiri) bersama Bupati Saiful Ilah (tengah), didampingi Wabup Nur Ahmad Syaifuddin (4 dari kanan), Sekda Achmad Zaini (3 dari kanan) dan Kepala BPPD, Joko Santoso (paling kanan).
Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan (4 dari kiri) bersama Bupati Saiful Ilah (tengah), didampingi Wabup Nur Ahmad Syaifuddin (4 dari kanan), Sekda Achmad Zaini (3 dari kanan) dan Kepala BPPD, Joko Santoso (paling kanan).

Sidoarjo, Akuratnews.com -  Guna menekan angka kebocoran dan meningkatkan penerimaan pajak daerah pada 2020 mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bakal memasang ratusan alat perekam obyek pajak.

Hal itu dikemukakan Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, H. Joko Santoso dalam kegiatan "Sosialisasi Program Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah melalui Pemasangan Alat Perekam Transaksi Obyek Pajak," bertempat di Heritage of Handayani, Kahuripan Raya, Sidoarjo, Selasa (3/11/2019).

"Setiap obyek pajak akan dipasang alat perekam transaksi, tujuannya mencegah kebocoran. Tahap pertama akan dipasang di 200 titik obyek pajak," katanya.

Hal senada juga disampaikan Bupati Sidoarjo, H. Saiful Ilah yang berkesempatan hadir dalam acara sosialisasi ini.

"Pemasangan alat perekam transaksi ini untuk mewujudkan transparansi pemungutan pajak. Baik Pemkab maupun pengusaha bisa sama-sama mengetahui omset dan besaran pajak yang akan dibayarkan," ujarnya.

Ditambahkan, tahun ini, Pemkab Sidoarjo menargetkan penerimaan pajak daerah sebesar Rp1,9 trilyun. Hingga akhir November 2019, pajak daerah sudah mencapai Rp950 milyar.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, didampingi Korwil VI Bidang Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, Asep Rahmat Suanda yang diundang sebagai narasumber kegiatan ini, menuturkan, pihaknya mengapresiasi dan mendukung langkah Pemkab Sidoarjo yang akan memasang alat perekam transaksi untuk mencegah terjadinya korupsi.

“Transparansi harus dicoba dengan benar. Ya, selain pajak, tidak boleh lagi ada pungutan, agar pengusaha bisa bekerja dengan baik," tuturnya.

Kegiatan sosialisasi tersebut, juga dihadiri Wakil Bupati Sidoarjo, H. Nur Ahmad Syaifuddin dan Sekda Sidoarjo, Achmad Zaini, serta diikuti ratusan pengusaha hotel, restoran, tempat hiburan dan perparkiran.

Baca Juga