Pemkab Sidoarjo Sikapi Pelaksanaan Urusan Penganggaran dan Kelembagaan

Foto: Bupati Saiful Ilah (berkopyah), didampingi Asisten I, M. Ainur Rahman (belakang bupati) saat menyalami salah seorang peserta sosialisasi.
Foto: Bupati Saiful Ilah (berkopyah), didampingi Asisten I, M. Ainur Rahman (belakang bupati) saat menyalami salah seorang peserta sosialisasi.

Sidoarjo, Akuratnews.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menyikapi pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah yang belum memiliki peraturan pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan, penganggaran dan kelembagaan.

Diantaranya, membuat kajian strategi optimalisasi berupa evaluasi kinerja, berkoordinasi dengan Forkopimda dan instansi vertikal, serta menuangkan mekanisme dan pelaksanaan pemerintah ke dalam Peraturan Bupati (Perbub) Sidoarjo.

Hal itu disampaikan Bupati Sidoarjo, H. Saiful Ilah dalam sambutannya, saat membuka kegiatan bertajuk "Sosialisasi Optimalisasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Umum", digelar Pemkab Sidoarjo, bertempat di Hotel Luminor, Sidoarjo, Kamis (21/11/2019).

"Tata cara pelaksanaan, penganggaran dan kelembagaan urusan pemerintahan umum itu sesuai Amanat Pasal 25 Ayat 7 UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Namun, peraturan pemerintah tentang hal ini belum ada, sehingga menjadi permasalahan di daerah. Padahal, pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakannya," ujarnya.

Selanjutnya, dikemukakan Bupati Saiful Ilah, pembagian urusan pemerintah umum dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah itu, upaya untuk meningkatkan peran serta pemerintah daerah menjaga keamanan, kestabilan politik dan persatuan.

"Karenanya, perlu dilakukan sosialisasi sebagai solusi permasalahan pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah yang belum ada peraturan pemerintah tentang tata cara pelaksanaan, penganggaran dan kelembagaan. Sehingga, pelaksanaan urusan pemerintahan umum dapat dilakukan Pemkab Sidoarjo dengan baik," harapnya.

Dalam kesempatan ini, Asisten I (Tata Pemerintahan dan Kesra) Setda Sidoarjo, HM. Ainur Rahman menjelaskan, tujuan sosialisasi tersebut, yakni guna memberikan pemahaman dan pemetaan permasalahan implementasi urusan pemerintahan umum, baik menyangkut faktor internal maupun eksternal.

“Tak kalah penting, sosialisasi ini juga bertujuan untuk merumuskan strategi optimalisasi implementasi urusan pemerintahan umum," tandasnya.

Kegiatan sosialisasi yang menghadirkan narasumber dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Ispahan Setiadi ini, diikuti ratusan peserta dari Bakesbangpol Sidoarjo, Camat bersama Kasi Trantib dan Kesos se-Sidoarjo, serta sebagian kepala desa di Sidoarjo.

Penulis: Wachid Yulianto
Editor:Atta

Baca Juga