Pemkot Depok Dinilai Tak Serius Tangani Siswa Miskin Bersekolah Negeri

DKR Depok saat aksi massa
DKR Depok saat aksi massa

AKURATNEWS- Siswa miskin di Depok masih kesulitan untuk bisa mengenyam pendidikan di Sekolah Negeri. Hal itu terjadi ditiap proses penerimaan siswa baru.

Fenomena itu memberi kesan Pemkot Depok tak serius tangani kesulitan para siswa miskin. Kerapnya keluhan tentang kesulitan tersebut juga disampaikan Dewan Kesehatan Masyarakat Depok (DKR).

Ketua DKR Depok Roy Pangharapan mengatakan jika pihaknya kerap menjadi sarana berkeluh kesah para orangtua para siswa miskin pemegang KIS, PBI lantaran terkendala anak-anaknya bisa bersekolah di negeri.

Roy juga menyampaikan jika pihaknya juga tak serta merta tutup mata akan kesulitan para orangtua siswa tersebut dengan lakukan sejumlah upaya bantuan.

Hanya saja, masih kata Roy, perjuangan pihaknya terbentur dengan minimnya kuota untuk jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) yang disediakan Pemkot Depok.

"Faktor utamanya karena terbatasnya kuota untuk jalur KETM sejumlah 15 persen dari Pemkot Depok", ucap Roy kepada AKURATNEWS, Kamis, (30/6).

Terkait kuota 15 persen yang dialokasikan Pemkot Depok untuk siswa miskin, Roy juga mengaku telah ajukan sejumlah upaya audensi kepihak Pemkot Depok mengenai jumlah kuota KETM tersebut.

Meski begitu, organisasi yang bergerak di bidang kesehatan ini seolah temui jalan buntu lantaran ajuan beraudensi kerap tak mendapat respon positif dari pihak Pemkot Depok.

"Kami sudah coba sampaikan berkali-kali tapi ya begitu hasilnya. Bahkan, sebelum pelaksanaan PPDB kami sudah minta beraudensi dengan Dinas Pendidikan tapi hanya sebatas dijanjikan saja", aku Roy.

Menurut Roy, untuk mengatasi kesulitan siswa miskin di Depok bisa masuk Sekolah Negeri secara prinsip, tidak ada kendala. "Jadi, ini hanya soal sejauh mana kemauan dari pihak Pemkot Depok saja," tandasnya.

Roy menambahkan, mirisnya, ada siswa yatim yang ditolak untuk bisa bersekolah di negeri. Pihak Pemkot Depok sejauh ini juga tidak melakukan verifikasi secara faktual dan terkesan hanya sebatas mengugurkan kewajiban dengan besaran kuota yg disediakan itu.

Padahal persoalan yang sejauh ini didera para siswa miskin di Depok belum teratasi. Jadi, masih kata Roy, seluruh anggota DKR siap untuk tidak menyerah sampai si miskin mendapat haknya.

"Apapun akan kami lakukan sekalipun harus dengan aksi massa", pukas Roy.

DKR meminta agar pihak Pemkot Depok membuka kuota KETM dibuka seluas-luasnya. Afirmasi KETM tidak harus menerapkan siatem zonasi. Verifikasi faktual juga harus dilakukan dan bukan hanya sebatas verifikasi secara data.

Untuk diketahui, pelaksanaan penerimaan siswa baru di tahun lalu DKR mencatat sedikitnya terdapat 30 orang siswa miskin yang tak bisa masuk Sekolah Negeri. Data tersebut masuk dan diterima dari adanya aduan orangtua siswa.

Penulis:
Editor: Redaksi

Baca Juga