Putusan Perkara PKPU Terhadap PT. Indotruck Utama

Pemohon PKPU Kecewa, Hakim Tidak Pertimbangkan Bukti Pemohon PKPU II

Sidang putusan perkara PKPU antara Arwan Koty dan Alfin selaku Pemohon PKPU I dan PKPU II versus PT. Indotruck Utama selaku Termohon PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. (Foto: Huge/Akuratnews.com).

Jakarta, Akuratnews.com - Para Pemohon PKPU yakni Arwan dan Alfin selaku Pemohon PKPU I dan PKPU II, melalui Tim Penasehat Hukum Greg Seran and Partners, Theodorus Agustinus Koy SH mengaku kecewa dengan putusan Majelis Hakim yang menolak permohonan PKPU yang diajukan mereka melawan Termohon PKPU, PT. Indotruck Utama.

"Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dengan seksama Bukti-bukti kwitansi, invoice, Perjanjian Jual Beli dan transfer pembayaran atas nama Alfin selaku Pemohon PKPU II serta keterangan Para saksi baik yang dihadirkan oleh Para Pemohon PKPU maupun Termohon PKPU," Ujar Theodorus Agustinus Koy SH dalam keterangan pers-nya kepada redaksi Akuratnews.com. seusai sidang, Kamis (2/5/2019).

Menurut dia, Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan beberapa bukti yang menerangkan sering terjadi kesalahan atau lalai dari manajemen PT. Indotruck Utama selaku Termohon PKPU, saat PT. Indotruck Utama mengeluarkan Perjanjian Jual Beli yang ditolak oleh Para Pemohon PKPU untuk diperbaiki

"Yang menjadi pertanyaan besar oleh Pemohon PKPU II adalah, bukti Termohon PKPU tentang pembatalan Kwitansi sepihak atas nama Pemohon PKPU II yang dikeluarkan oleh Termohon PKPU tanpa diketahui oleh Pemohon PKPU II, kok bisa? Pemohon PKPU II sangat kaget atas bukti tersebut dengan segampangnya dikeluarkan oleh Termohon PKPU!!!! Padahal tidak pernah ada pembatalan kwitansi selama proses jual beli." Beber Theo.

Theo menegaskan, Pemohon PKPU II dalam hal ini Alfin, adalah kreditur dan tak terbantahkan di dalam fakta persidangan, bahwa Pemohon PKPU II selaku kreditur telah membayar lunas dan memiliki hak tagih atas penyerahan atas barang berupa satu unit Excavator Volvo EC 350D.

"Sebagaimana bukti-bukti, saksi-saksi di bawah sumpah di dalam persidangan, didukung oleh bukti Pemohon PKPU II (P2-02) yaitu Perjanjian Jual Beli Nomor 157 / PJB / ITU / JKT / VII / 2017 tertanggal 27 Juli 2017, sebagai bukti adanya hubungan hukum dan atau Perjanjian Jual Beli antara Pemohon PKPU II dengan Termohon PKPU, dimana hal tersebut diakui oleh Termohon PKPU," Paparnya.

Theo menegaskan, dan tak terbantahkan karena PT. Indotruck selaku Termohon PKPU mengakui menerima Transfer dari rekening Alfin selaku Pemohon PKPU II dan mengeluarkan kwitansi lunas sesuai bukti P2-03, P2-04, P2-05, P2-06 & P2-07 atas nama Alfin selaku Pemohon PKPU II sehingga bukti tersebut tak terbantahkan.

Sehingga Alfin selaku Pemohon PKPU II, Kata Theo jelas memiliki kualifikasi sebagai Kreditur lain yang memiliki hak tagih atas barang karena telah membayar lunas serta memiliki hak tagih atas atas satu unit Excavator Volvo EC 350D.

Selain itu, kata Theo, bukti percakapan WhatsApp antara Pemohon PKPU II dengan Sdr. Susilo (Marketing PT. Indotruck Utama) diabaikan oleh Majelis Hakim.

"(Padahal) dalam percakapan pada tanggal 21 November 2017 tersebut, Sdr. Susilo menyampaikan kepada Pemohon PKPU II bahwa Faktur Pajak dan Kwitansi atas nama Pemohon PKPU II (Alfin) akan diterbitkan pada hari rabu; namun ternyata Faktur Pajak yang menjadi bukti Termohon PKPU di persidangan dua-duanya adalah atas nama Pemohon PKPU I (Arwan Koty)," Terangnya.

"Atas dasar itu, Pemohon PKPU II merasa janggal dengan bukti tersebut," Terang Theo.

Menurut dia, bahwa semua bukti dan kesaksian para saksi yang disampaikan dalam persidangan oleh Para Pemohon PKPU sudah sesuai fakta yang sebenarnya. "Oleh karena itu, Para Pemohon PKPU akan kembali mengajukan Permohonan PKPU setelah menerima salinan Penetapan dan atau putusan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat," Tandas Theodorus Agustinus Koy SH.

Sementara itu, Tim Kuasa Hukum PT. Indotruck Utama menolak memberikan keterangan pada saat dikonfirmasi redaksi Akuratnews.com seusai sidang, Kamis (2/5/2019) dengan alasan belum mendapat izin dari prinsipal. "Saya belum dapat izin dari prinsipal (PT. Indotruck Utama) untuk memberikan keterangan," ujarnya.

Kendati demikian, Tim Kuasa Hukum ini mengatakan agar redaksi atau wartawan dapat langsung konfirmasi ke kantor Prinsipal. "Datang saja langsung ke kantor (PT. Indotruck Utama)," tandas dia.

Penulis:

Baca Juga