Pemprovsu Janji Segera Selesaikan DBH ke Kabupaten/Kota

Medan, Akuratnews.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) berjanji akan segera menyelesaikan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2017 kepada 33 kota dan kabupaten setelah dananya ditampung di Perubahan APBD Sumut 2018.

“Segera kita bayar di P-APBD 2018 ini dan kabupaten/kota juga sudah kita beritahu soal ini,” kata Sabrina kepada wartawan, Minggu (19/8/2018).

Pemprovsu belum menyelesaikan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2017 kepada 33 kabupaten/kota sebesar Rp418,3 miliar dari total utang Rp926,711 miliar, dengan alasan dana digunakan untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 mencapai Rp1,2 triliun.

Sabrina menolak jika hal tersebut dikatakan sebagai hutang berjalan. Ia mengungkapkan, secara bertahap DBH itu juga akan diserahkan kepada pemerintah kota dan kabupaten.

"Berarti ini bukan utang. Bahkan disebut utang berjalan pun saya tidak setuju, hanya saja uang belum diserahkan," uajar Sabrina tanpa merinci nilai anggaran yang diajukan pada P-APBD 2018 karena masih proses penyusunan anggaran.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setdaprovsu, Agus Triprioyono, mengakui pihaknya belum menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P-APBD 2018 ke DPRD Sumut.

“Perencanaan APBD 2018 sedang proses. Karena kita baru selesai membahas penyerapan anggaran semester I. Setelah inilah baru bisa kita ajukan KUA PPAS-nya,” katanya.

Di sisi lain, Pemko Medan meragukan Pemprovsu akan melunasi utang DBH di P APBD 2018. Apalagi dari proyeksi penerimaan DBH TA 2018 sebesar Rp 669 miliar, Pemprovsu hanya mengalokasikan pembayaran sebesar Rp 389 miliar di APBD 2018, dengan rincian penyaluran kurang bayar 2017 sebesar Rp158 miliar dan Rp231 miliar alokasi penerimaan 2018. Sedangkan sisanya akan ditampung di P-APBD 2018.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan Irwan Ritonga menyatakan, pihaknya sudah memperingati agar pimpinan organisasi perangkat daerah menunda sejumlah kegiatan. Hal itu dampak dari penyaluran DBH yang dibayarkan Pemprovsu tak pernah penuh alias terus berutang.

“Porsi bagi hasil untuk BBN-KB dan PKB itu 70 persen ke Pemprovsu dan 30 persen ke Pemko Medan. Akan tetapi, anehnya 30 persen itu digantung-gantung pembayarannya. Padahal, uang itu sudah ada, terkecuali belum ada dan mungkin masih bisa dimaklumi. Apakah mau seperti ini terus mereka membayar?,” ungkapnya.

Diketahui, utang DBH 2017 tersebut paling banyak ke Kota Medan, yakni dari Rp170.272.858.947 bersisa menjadi Rp158.403.404.426. Kemudian ke Kabupaten Deliserdang sisa utang Rp32.753.219.968 dari Rp92.281.785.213. Sementara ke Kabupaten Langkat utang dari Rp41.164.087.808 dan telah dibayar Rp22.526.385.230 dengan sisa menjadi Rp18.637.770.357,9.

Lalu untuk Kabupaten Asahan sisa utang menjadi Rp14.312.561.468 dari Rp36.172.063.164. Bahkan penyaluran utang DBH tersebut baru dilakukan Pemprovsu pada 20-23 -April 2017 yakni hanya sekitar Rp507.551.775.947. (Hsp)

Penulis:

Baca Juga