Pemprovsu Segera Tindak Lanjuti Penertiban Aset Daerah

Medan, Akuratnews.com - Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) segera menindaklanjuti proses inventarisasi dan penertiban aset milik daerah yang saat ini dinilai belum optimal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, R Sabrina pada Rapat Paripurna DPRD Sumut saat Penyampaian Nota Jawaban Gubernur Sumut atas Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama Fraksi terhadap Ranperda perihal Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD 2017 Provinsi Sumut dan Pembahasan Rekomendasi DPRD Sumut terhadap Laporan Panitia Khusus tentang Aset Pemprovsu, di Ruang Paripurna DPRD SU, Senin (30/7/2018).

“Saat ini, usaha yang sudah dilakukan Pemprovsu untuk menertibkan aset daerah yaitu melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU dengan Badan Pertanahan Nasional. Hal ini untuk mempercepat pensertifikatan aset-aset daerah yang belum bersertifikat. Selanjutnya, kita akan lakukan penertiban aset-aset bergerak,” ujar Sabrina.

Hal tersebut disampaikan Sabrina, menjawab pertanyaan anggota DPRD Sumut pada rapat paripurna sebelumnya, tentang inventarisasi dan verifikasi faktual aset dalam rangka pengalihan P2D yang dinilai belum memadai, serta pencatatan dan penatausahaan aset belum tertib.

Sabrina juga menjelaskan, Pemprovsu telah melaksanakan upaya penyerahan pengalihan P2D melalui workshop inventarisasi, verifikasi faktual, dan penatausahaan ke dalam buku inventaris barang milik Pemprovsu.

"Namun data yang diperoleh dari kabupaten/kota belum memiliki pencatatan yang seragam, begitu juga dengan metode penyusutannya, maka Pemprovsu akan melakukan inventarisasi kembali terhadap aset yang belum tertib pencatatannya,” jelasnya.

Dalam Sidang tentang Pembahasan Rekomendasi DPRD SU terhadap Laporan Panitia Khusus (Pansus) tentang Aset Pemprovsu, Juru Bicara Tim Perumus H Muchrid Nasution SE, membacakan rekomendasi terkait pengelolaan barang milik daerah.

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ibnu S Hutomo, Asisten Pemerintahan Drs Jumsadi Damanik SH MHum, Kepala Dinas Pendidikan Arsyad Lubis, para pimpinan dan anggota DPRD SU. (HSP)

Penulis:

Baca Juga