Opini

Pemulihan Ekonomi Pasca Covid: Dari Mana Dananya?

A. Alvian Arfan (Mahasiswa Semester 8 S1 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar)
A. Alvian Arfan (Mahasiswa Semester 8 S1 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar)

Akuratnews.com - Kita semua sadar bahwa ekonomi pasca covid harus segera dipulihkan. Ibarat sebuah rumah yang terbakar, kita telah cukup berusaha memadamkannya, kini saatnya membangun kembali di atas puing-puing tersebut. Kita tak boleh berleha-leha, atau ancaman resesi akan menjadi nyata.

Di tengah rekonstruksi ekonomi akibat covid, timbul sebuah pertanyaan besar yang tak kalah genting untuk segera ditemukan jawabannya: darimana ongkos membangun kembali ekonomi yang telah goyah ini?

Memaksakan penerimaan negara dari pajak yang bersumber dari rakyat jelas bukan solusi terbaik untuk saat ini. Rakyat sudah cukup tercekik dengan situasi yang ada. Ibarat ayam petelur, rakyat saat ini sudah tidak dapat lagi diambil telurnya, pun jika dipaksa maka mentok-mentok yang keluar adalah kotoran.

Di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti sekarang ini, mengharap dividen dari BUMN juga bagaikan punuk merindukan bulan. BUMN kita juga sedang tertatih-tatihnya. Bahkan ada beberapa BUMN yang justru perlu mendapat injeksi agar tetap bisa bertahan.

Maka preferensi yang dimiliki oleh pemerintah saat ini sisa mengerucut pada dua opsi: tambah utang atau cetak uang. Sisa pilih salah satunya.

Ekonom berlatar belakang teknokrat jelas lebih memilih opsi pertama. Cari pinjaman baru, setelah pinjaman pertama ternyata tak mencukupi. Kelompok ini dimotori oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Mereka berdua sama-sama pernah mengenyam pendidikan tinggi di Amerika. Negara asal paham kapitalisme. Maka sudah sangat jelas jika pilihan mencetak uang tidak ada dalam mazhab ekonomi yang mereka yakini.

Hanya saja mencari pinjaman di tengah kondisi perekonomian global yang sedang lesu-lesunya bukanlah perkara mudah. Investor cenderung memilih untuk menahan dananya. Kalaupun dapat maka bunganya sangat tinggi. Yang jika diambil akan membebani keuangan negara di masa yang akan datang.

Di kubu seberang ada DPR yang dikomandoi oleh Mukhammad Misbakhun dari Fraksi Golkar. Bahkan Badan Anggaran DPR telah memberi rekomendasi kepada BI agar mencetak uang sebesar 600 T guna menambal defisit APBN.

Kebijakan untuk mencetak uang ini jelas bukan tanpa risiko. Mencetak uang dikala sisi produksi sedang lesu tentunya akan mendongkrak angka inflasi. Pasar yg memeroleh kucuran dana besar namun tidak diimbangi ketersediaan pasokan barang jelas akan membuat harga-harga melambung tinggi.

Indonesia bukanlah Amerika Serikat yg jika bank sentralnya mencetak uang maka kelebihan likuiditas tersebut dapat dengan mudah terserap oleh pasar uang luar negeri. Sehingga ancaman inflasi dalam negerinya nyaris nol.

Usulan mencetak uang ini juga rentan menimbulkan kecurigaan publik. Tak sedikit kalangan yang menuding usulan ini akan ditunggangi oleh penumpang gelap. Oleh pihak-pihak yang akan mendapat kucuran kredit berbunga rendah jika usulan ini jadi diterima oleh presiden. Kita tentu tak ingin kasus BLBI kembali berulang tahun ini.

Semua opsi punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Presiden harus segera memutuskan mau menggunakan opsi yang mana. Pertama atau kedua. Atau mungkin opsi ketiga jika ada.

Yang jelas dengan cara apapun ekonomi harus segera diselamatkan. Jangan ditunggu agar benar-benar hancur dulu. Bank- bank juga harus cepat-cepat diberi atensi khusus, sebelum kehabisan modal gara-gara kredit macet yg kian membengkak. Kepercayaan investor juga harus dipulihkan secepatnya, agar perusahaan-perusahaan nasional kita tidak benar-benar jatuh ke tangan asing. Dan pribumi asik jadi penonton.

*Penulis adalah : Mahasiswa Semester 8 S1 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Baca Juga