oleh

Penasehat Hukum; Ada Beberapa Yang Tidak Sesuai

Sidoarjo,akuratnews. Setelah agenda sidang tuntutan terhadap mantan Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yusuf sabagai terdakwa terkait perkara suap pembahasan Anggara Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 – 2017 Kota Mojokerto.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Walikota Mojokerto periode 2013 – 2018 tersebut dengan tuntutan empat tahun penjara dan diharuskan membayar denda senilai Rp 250 juta subsider tiga bulan, serta mencabut hak politiknya selama empat tahun.

Menanggapi tuntutan tersebut Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Mahfud MA menyatakan, tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah normatif, karena jarang sekarang  Jaksa yang mempunyai keberanian untuk menuntut sesuai fakta.

“Banyak fakta-fakta yang tidak diungkapkan dalam persidangan, tapi dimasukan dalam surat tuntutan,”ungkap, Penasehat Hukum terdakwa, Mahfud MA pada akuratnews hari Selasa (18/9/2018) usai persidangan.

Lebih jauh masih kata Mahfud MA mengungkapkan, seperti salah satunya keterangan saksi mengenai nilai-nilai yang diberikan. Sesuai dengan KUHAP, keterangan saksi maupun keterangan terdakwa apa yang dinyatakan dalam sidang. Kalau saksi yang disumpah terlebih dahulu sementara Berita Acara Penyidikan (BAP) hanya sebagai pedoman itu mestinya harus di klarifikasi satu persatu. Artinya nilai dalam tuntutan Jaksa tidak sesuai dengan keterangan saksi di persidangan. “Ada berapa yang tidak sesuai,”ujarnya.

Kasus suap pembahasan anggaran APBD tahun 2016 -2017 dengan terdakwa Mas’fud Yusuf itu hasil pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Ketua DPRD Mojokerto Purnomo, dua Wakil Ketua DPRD Mojokerto Umar Faruq dan Abdullah Fanani, serta Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Kota Wiwiet Febryanto selaku pemberi dan legeislatis sipenerima suap. (Rif)

Komentar

News Feed