Penegakkan Hukum Minim, Lokataru Desak Negara Segera Atasi Mafia Tanah di Tangerang

Tangerang, Akuratnews.com -Aparat penegak hukum ditantang keberaniannya untuk terus mengungkap mafia tanah besar di tanah air.

Setelah kasus yang menimpa ibunda mantan Wamenlu Dino Patti Djalal, kini kasus mafia tanah yang menyerobot ratusan hektar tanah warga di Kabupaten Tangerang menjadi pekerjaan rumah aparat penegak hukum yang harus segera diselesaikan.

Hal ini ditegaskan Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar. Ia menegaskan, negara harus aktif turun tangan untuk mengatasi kasus mafia tanah seperti yang terjadi di Tangerang yang diduga melibatkan persektuan pemodal besar dan organisasi preman.

"Negara wajib memberi perhatian khusus terhadap kelompok mafia tanah seperti ini, hukum seolah tumpul," kata Haris, seperti dilansir dari laman resmi Lokataru, Minggu (28/2).

Haris mengaku menemukan banyak kejanggalan atas dugaan kasus penyerobotan lahan di Tangerang, dimana NIB dan atau SHM atas nama Vreddy dan Hendry diterbitkan dengan total luasan bidang tanah masing-masing sebesar 500 dan 200 hektar.

Padahal, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian telah membatasi luasan kepemilikan tanah pertanian hanya sebesar 20 hektar.

Haris juga mengungkap sejumlah kasus perampasan tanah bersertifikat di Kabupaten Tangerang yang diduga dilakukan perusahaan pengembang dan terindikasi bekerjasama dengan organisasi preman

"Ketika masyarakat ke lapangan mempertanyakan persoalan ini, sejumlah preman mengintimidasi," tambah Haris.

Ia mencontohkan, seperti kasus yang dialami Tonny Permana pemegang dan pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) di desa Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Kepemilikan tersebut digugat di pengadilan oleh seseorang dengan hanya menggunakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah. Dalam proses ini, propertinya diduga dihancurkan oleh sekelompok preman lalu dipasang plang bertuliskan 'dibawah pengawasan HRC berdasarkan Akta Jual Beli'.

Kasus serupa juga dialami Djoko Sukamtono di desa Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. SHM miliknya diduga dikuasai pengembang Pantai Indah Kapuk (PIK) dengan cara melakukan laporan yang mengindikasikan kriminalisasi kepada pemilik sertifikat.

Menurut Haris, praktik penyerobotan lahan ini bisa mulus karena para mafia tanah diduga berkolaborasi dengan BPN.

"Mafia Tanah juga kami tengarai telah membuat sejumlah proses akrobat hukum sehingga barang rampasan negara berupa tanah dapat dikuasai perusahaan pengembang," papar Haris.

Haris lalu mengungkap kasus yang menimpa Lee Darmawan Kartarahardja Harianto, terpidana kasus penyerobotan lahan. Selain dipenjara, aset miliknya kini telah dirampas negara dan diserahkan kepada Bank Indonesia.

Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung (Kejagung) sendiri telah melakukan penelusuran guna mencari sisa tanah yang belum dirampas dan dikembalikan kepada negara.

Pada 2017 berlokasi di Desa Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang PPA Kejagung menemukan dan melakukan pemasangan plang yang menandakan bahwa tanah tersebut milik negara. Plang atau penanda dari PPA Kejagung tersebut dipasang dibeberapa lokasi yang tersebar di Desa Dadap tersebut.

Kini plang atau penanda yang dipasang tersebut telah dilepas. Lokasi tanah tersebut kini telah diurug dan diduga dikuasai sekelompok orang untuk digunakan area pengembangan developer.

Haris melanjutkan, Lokataru pada 23 Juni 2020 telah bersurat kepada Kepala Pusat PPA Kejagung dengan tujuan menanyakan perkembangan penanganan pemulihan aset atas nama terpidana Lee Darmawan.

Akan tetapi berdasarkan balasan yang diterima melalui surat pada 7 Agustus 2020, PPA Kejaksaan Agung menyatakan pemulihan aset milik Lee Darmawan Kartahardja Harianto dilakukan secara tertutup.

Haris berpendapat, terjadinya praktik persekutuan mafia tumbuh karena ketertutupan, rendahnya pengawasan publik dan minimnya penegakan hukum.

"Persekutuan tersebut melibatkan berbagai macam aktor, di dalam dan di luar pemerintah dan tidak segan menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh organisasi preman. Dalam persoalan semacam ini, ironisnya aparat kepolisian seolah tidak berkutik," pungkasnya.

Selanjutnya 1 2
Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga