Peneliti Senior LIPI: Sebaiknya Jokowi Menjawab dengan Data Akurat

Jakarta, Akuratnews.com - Peneliti senior dan Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro menyarankan agar Presiden Jokowi memberikan penjelasan memadai pada rakyat Indonesia terkait isu membanjirnya tenaga kerja asing asal Tiongkok. Jika datanya akurat dan penjelasannya efektif hal itu akan menghentikan kecemasan masyarakat.

"Sebaiknya pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait menjelaskan secara meyakinkan kepada rakyat dengan data-data akurat yang dimilikinya. Sehingga dengan data-data konkrit tak terbantahkan itu rakyat percaya dan bisa menghentikan kecemasannya," tandas Siti Zuhro saat di Jakarta, Jumat (23/12/16).

Menurut perempuan asal Jawa Timur itu tidaklah susah untuk menyampaikan itu kepada masyarakat.

"Jika pemerintah punya kemauan untuk menjawab kecemasan publik tentang isu maraknya tenaga kerja asing, maka sekaligus mengurangi keresahan publik. Apalagi pemerintah punya instrumen untuk menjawab kerisauan masyarakat tersebut."

Lanjut dia, bahwa pemerintah memiliki otoritas, fasilitas dan jejaring yang luas. Tinggal saja bagaimana cara pemerintah untuk mengelola semua untuk sebesar-besarnya kemanfaatan warga negara.

Siti sendiri mengaku tidak paham alasan pemerintah memilih menggenjot dan melonggarkan kedatangan turis asal Tiongkok, dibandingkan negara lain.

Menurut Zuhro, kebijakan yang memiliki dampak luas bagi kehidupan masyarakat haruslah dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Setiap perubahan kebijakan yang punya dampak terhadap warga masyarakat harus bisa dipertanggung jawabkan kepada publik. Pemerintah harus merawat kualitas public accountability agar legitimasinya tetap ok," kata dia.

Lanjut Siti, terkait respon pemerintah akan kecemasan publik terhadap isu banyaknya tenaga kerja asing asal Tiongkok maka sebaiknya pemerintah mengubah pola komunikasi dalam merespon kecemasan publik. Keliru jika membiarkan bergulir liar yang hanya meresahkan masyarakat luas.

"Bahwa menjadi sangat penting dalam sistem demokrasi yang kita anut, pemerintah melakukan komunikasi yang tak gagap saat rakyatnya dilanda kecemasan," kata Siti Zuhro. (Maria)

Penulis:

Baca Juga