Penempatan TKI ke Saudi Melalui Satu Kanal, Hati-Hati Jebakan Monopoli

Opini, Akuratnews.com - Moratorium pengiriman TKI ke-21 negara  termasuk diantaranya ke Saudi ternyata berdampak dengan munculnya TKI illegal di sejumlah negara.

Ini disebabkan pekerja Indonesia tidak mendapatkan kanal resmi bekerja di luar negeri.

Dalam catatan BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) setidaknya 2600 TKI setiap bulannya termonitor oleh imigrasi keluar negri secara ilegal untuk mengadu nasib.

Hal ini mendorong pemerintah mulai mempertimbangkan untuk mencabut kembali moratorium pengiriman TKI melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (permenaker) no 291 tahun 2018 tentang penempatan TK melalui satu kanal.  

Membaca permenaker tersebut saya garuk-garuk kepala. Pertama misalnya pemberian hak satu kanal kepada  satu asosiasi untuk menyeleksi perusahaan yang mengirim TKI ke negara tujuan misalnya ke Arab Saudi.

Peraturan ini, seperti memberikan hak monopoli terselubung, sebab tidak ada asosiasi lain yang bisa menyeleksi perusahaan pengiriman TKI.

Dengan pemberian hak monopoli akan  membuka ruang munculnya kolusi dan nepotisme yang berujung pada persoalan perlindungan TKI atau PMI (Pekerja Migran Indonesia).

Aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hilang ketika monopoli diberikan hanya kepada satu lembaga saja.

Hal lain yang cukup menggelitik adalah pada bab III Pasal 1 Huruf K. Disebutkan bahwa P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) harus memiliki surat/bukti keanggotaan dalam asosiasi yang ditunjuk sebagai wakil KADIN dalam lingkup penempatan dan perlindungan PMI (Pekerja MIgran Indonesia).

Bunyi pasal ini menimbulkan banyak tanda tanya. Apakah KADIN termasuk badan Pemerintah? Dan apa wewenang KADIN hingga diberikan kepercayaan begitu besar menentukan asosiasi yang mewakili dan dicantumkan dalam keputusan menteri? Kenapa sang asosiasi  yang disebutkan  itu ’ditunjuk’ sebagai wakil KADIN?

Jelas dalam pasal ini Negara wabil khusus Kemenaker memberikan otoritas  yang sangat besar kepada KADIN (juga asosiasi) untuk menentukan P3MI mana yang bisa diloloskan sebagai perusahaan yang melaksanakan pengiriman TKI. 

Sebelumnya setiap perusahaan jasa pengiriman TKI bisa mengirim langsung pekerja Indonesia ke agen perusahaan di Saudi melalui jalur P to P (private to private). Oleh agen  perusahaan penyalur TKI di Saudi, setiap TKI dihargai $1800 atau sekitar 25 juta rupiah.

Tentu saja ini bisnis menggiurkan. Tak mengherankan banyak P3PMI bermunculan bak jamur di musim hujan.

Banyak TKI dikirim tanpa keterampilan yang memadai, bahkan hal yang mendasar sekalipun misalnya mengoperasikan mesin cuci, atau menyalakan kompor atau oven tidak tahu.

Maka bukan menjadi hal yang mengagetkan setiap bulan  muncul ribuan kasus yang dialami TKI. Bukan saja soal sebagian mereka tidak punya keterampilan yang cukup, namun negara penerima tidak menjamin perlindungan tenaga kerja asing sehingga majikan bisa berbuat sewenang-wenang bila dianggap TKi tidak becus atau bahkan melakukan pelecehan seksual.

Jadi bila soalnya pada pengawasan terhadap perusahaan jasa pengiriman TKI, mestinya kinerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) harus dioptimalkan.

Bila perlu diaudit apakah BNP2TKI sudah melakukan tata-kelola perlindungan dan penempatan TKI dengan baik.

Kedua, Permenaker 291/281 juga tidak mengatur batas waktu bagi perusahaan jasa TKI beroperasi. Maka perusahaan-perusahaan abal-abal atau perusahaan jasa TKI yang lama tidak beroperasi bisa mengirim TKI tanpa memahami kondisi kekinian persoalan ketenakerjaan di Arab Saudi.

Bagaimana misalnya bila perusahaan tersebut sudah lama tidak beroperasi mengirimkan TKI, apakah paham masalah perlindungan tenaga kerja asing terbaru di sana? Masih untung kalau paham, bisa jadi sang perusahaan ini malah lepas tangan bahkan tidak peduli setelah menerima $1800 perkepala.

Maka wajar saja, kedubes2 di negara penerima TKI banyak menerima TKI bermasalah yang kesulitan dipulangkan karena perusahaan penyalur TKI tidak bertanggung jawab, merasa tugas telah selesai yakni mengirimkan TKI ke negara penerima, sementara bila TKI bermasalah akan menyerahkan tugas Kedubes Indonesia cuci piring.

Dalam Permenaker disebutkan soal persyaratan bagi perusahaan untuk beroperasi paling sedikit  5 tahun. Secara tehnis hal ini rawan dipermainkan karena tidak ada batas rentang waktu. Ah..jij tau sendiri kan banyak ‘raja’ olah di negeri ini. Apapun bisa di’olah’ yang penting jij untung ikke juga untung, begitulah bunyi nada kolusi dan nepotisme Indonesia. Semuanya menjadi ‘aturable’.

Nah lantas bagaimana dengan perusahaan baru yang mempunyai kinerja  bagus dan memahami update perkembangan ketenagakerjaan di Saudi akan tetapi belum beroperasi selama 5 tahun.

Ini artinya pemerintah tidak membuka ruang kesempatan berusaha bagi perusahaan-perusahaan baru.

Oke-lah pemerintah menganggap mereka  masih piyik karena perusahaan baru, akan tetapi apakah pemerintah menyediakan mentorship atau coaching bagi perusahaan-perusahaan baru sehingga kegiatan operasi pengiriman memenuhi standard ketenagerjaan setempat atau host country.

Dan yang paling penting adalah bagaimana menjadikan TKI dapat pekerja dengan tenang dan aman.

Barangkali ada semangat untuk menjaga standard perlindungan pengiriman TKI, karena itu disebutkan dalam Permenaker 291 minimal beroperasi 5 tahun.

Namun apakah perusahaan lama dapat menjamin perlindungan TKI, sebab bisa jadi perusahaan ini sudah lama tidak beroperasi.

Sebutlah perusahaan jasa TKI  cap ‘Kuda terbang’ ini mati suri 10 tahun tapi masih punyai ijin berusaha, maka bisa diperkirakan perusahaan cap Kuda Terbang ini malah blas geblas-geblas gak paham soal kondisi terbaru di Saudi. Nah silahkan anda menggaruk-garuk kepala.

Saya teringat petuah Ronald Wilson Reagan - mantan Presiden Amerika 40, tugas pertama pemerintah adalah melindungi rakyat bukan sekedar mengatur saja.

Jadi hemat saya,  bila  Permenaker paling gres 291/2018  tidak memberikan jaminan perlindungan TKI sebaiknya permenaker ini dibatalkan.

After all tugas utama pemerintah adalah melindungi rakyatnya dimanapun berada termasuk TKI agar mereka dapat pekerja dengan rasa aman dan bermartabat.

Oleh: Dian Islamiati Fatwa
Penulis adalah Mantan Wartawan ABC dan Politisi Muda PAN

Penulis:

Baca Juga