Penetapan Kliennya Dianggap Janggal, Kuasa Hukum Amoeba Internasional Angkat Bicara

Lumajang, Akuratnews.com - Penyidik Polres Lumajang, menetapkan para Direksi dan Komisaris PT. Amoeba Internasional menjadi tersangka. Penetapan tersangka itu terkait dengan sangkaan Direksi PT Amoeba Internasional, Gita Hartanto dan kawan-kawannya, diduga telah melakukan penipuan berkedok bisnis multilevel marketing (MLM) yang beraktivitas di wilayah Lumajang dan sekitarnya.

Namun, Kuasa hukum PT. Amoeba Internasional M. Solihin HD SH mempertanyakan dasar hukumnya, sehingga penyidik Polres Lumajang mengganjarkan 9 orang klienya sebagai tersangka dan 3 DPO dalam perkara tersebut.

Sebab, penyidik menurut Solihin belum pernah memeriksa atau melakukan BAP terhadap saksi terlebih dulu untuk diminta keterangan, kemudian menyandang status kliennya sebagai tersangka.

"Seharusnya, paling tidak tersangka terdahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus itu. Jika sampai tiga kali mangkir dari panggilan polisi, barulah kliennya dapat dinyatakan sebagai tersangka. Itu pun jika memenuhi dua alat bukti yang sah," ujar M.Solihin HD, SH selaku pengacara dari Gita Hartanto dkk ketika ditemui wartawan di Jakarta, Jumat, (08/11/2019).

Menurut Solihin, dua alat bukti yang cukup dan sah itu sudah sesuai dengan ketentuan undang - undang dan juga disesuaikan dengan keterangan saksi - saksi. Dari situ, kata Solihin, dapat melihat keterangan saksi manakah, yang bisa menjerat klienya guna menyadang status tersangka dalam perkara itu.

"Karena, tidak ada satu saksi pun yang berada di Lumajang atau telah di periksa oleh penyidik Polres Lumajang. Sehingga kami pertanyakan dasar hukum pemeriksaan mereka sebagai saksi," ungkap Solihin.

Solihin pun mengklaim sebelum di tangani oleh Polres Lumajang, perkara ini sebelumnya telah ditangani oleh pihak Polda Jawa Timur dan Bareskrim Polri.

Namun menurut Solihin, baik Polda Jatim maupun Bareskrim Polri juga telah menghentikan penyidikan terhadap perkara ini, melalui gelar perkara dan menghadirkan para ahli dalam mengusut perkara ini. Kesimpulan mereka, bahwa perkara ini bukan tindak pidana.

"Artinya dengan penghentian penyidik yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur dan Bareskrim Polri itu, bahwa perkara ini telah selesai," tuturnya.

Dikatakan Solihin, andaikan keinginan pihak Polres Lumajang melakukan penyidikan ulang dengan adanya temuanya Novum baru, pertanyaannya apakah temuan Novum baru terhadap perkara yang sama yaitu melanggar pasal 105 undang - undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan atau tidak.

"Apakah bukti Novum baru yang telah ditemukan, dan apa buktinya? Apakah masih sama dengan penanganan - penaganan perkara sebelumnya yang telah dihentikan," terangnya.

Dia pun menuding, ada pihak berwenang lainnya, yang berhak untuk menyediakan perkara ini, sehingga menurut Solihin, melihat bahwa perkara ini terkesan dipaksakan. "Karena terlalu cepat menyimpulkan ada unsur pidananya dalam perkara ini," terangnya.

Selain penyidik Polres Lumajang, dia kembali mempertanyakan apa dasar hukum pihak OJK yang melarang PT. Amoeba untuk beroperasi di indonesia saat ini. Apakah hanya berdasarkan laporan kasusistis yang ada di Lumajang, atau secara keseluruhan yang ada di seluruh indonesia.

Karena, jumlah anggota yang tergabung dalam Qnet itu jumlah cukup banyak, dan telah mencapai puluhan ribu. Logikanya, bagi mereka yang berhasil sukses dalam bisnis itu, tentunya menghendaki bahwa ini tetap berjalan.

"Tetapi bagi mereka yang tidak berhasil, jangan kemudian dinyatakan sebagai korban, sehingga yang berhasil itu dinyatakan sebagai tersangka, itu adalah kekeliruan berpikir dalam berbisnis," tandasnya.

Saat berita ini dirilis, baik humas Polres Lumajang mau pun pihak terkait lainnya belum dapat dikonfirmasi redaksi. Berita belum terkonfirmasi.(*)

Penulis: Eddy Suroso
Editor:Hugeng Widodo

Baca Juga