Penetapan Status Tersangka Habib Rizieq Sangat Politis

Habib Rizieq Shihab

Jakarta, Akuratnews.com - Peningkatan status Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam kasus dugaan penghinaan terhadap lambang negara, terkesan dipaksakan dan sangat politis.

Ketua Umum Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI) Standarkiaa Latief, mengatakan, karena Habib Rizieq secara politis, diduga telah menjadi target kekuasaan untuk dilemahkan kiprahnya.

Standarkiaa menyebutkan, status tersangka tersebut, semakin menunjukkan telah terjadi diskriminasi hukum dalam penegakkan keadilan.

Menurutnya, jika dibandingkan dengan kasus Ahok terkait penistaan agama yang begitu alot penetapan statusnya menjadi tersangka. Bahkan saat ini Basuki T Purnama (Ahok ) sudah menjadi terdakwa tetapi sangat leluasa menjalankan aktivitasnya.

Oleh karena itu, kepastian penegakkan hukum (Law Enforcement) yang terjadi saat ini, sangat kental dengan nuansa politisnya, "Seharusnya kepastian penegakkan hukum konsisten merujuk kepada aturan hukum (rule  of law) yang berlaku bukan hukum yang diatur," kata Standarkiaa kepada Akuratnews.com, Senin (30/1/2017) malam.

Dia menilai, proses hukum yang menimpa Habib Rizieq sesungguhnya tidak lepas dari kepentingan dan hegemoni kekuatan kelompok tertentu yang sangat berpengaruh signifikan terhadap sistem kekuasaan yang berjalan saat ini.

Seperti diketahui, Tokoh Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab telah resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan penghinaan kasus dugaan penghinaan terhadap lambang negara oleh penyidik Polda Jawa Barat.Senin (30/1/2017).

"Penyidik telah meningkatkan status Rizieq Shihab dari saksi terlapor menjadi tersangka," kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Yusri di Mapolda Jabar, Senin (30/1/2017).

Dia menjelaskan, penetapan tersangka menjadi tersangka didasarkan bukti video rekaman pada 18 November 2016 lalu.

Sementara itu, penetapan tersangka juga sudah melalui pemeriksaan para saksi, ahli bahasa, filsafat, dan sejarah.

Peningkatan status Ketua FPI tersebut dari terlapor menjadi tersangka ditentukan setelah Polda Jawa Barat melangsungkan gelar perkara ketiga kasus dugaan penghinaan terhadap Pancasila.

Sementara itu, kasus yang dituduhkan kepada Habib Rizieq di Polda Jawa Barat bermula dari laporan Sukmawati Soekarnoputri. Laporan tersebut dilakukan pada Bareskrim Polri pada 27 Oktober 2016, Aduannya diterima dalam surat bernomor LP/ 1077/ X /2016/ Bareskrim. (Agus)

Penulis:

Baca Juga