Pengacara Arwan Koty Sebut Presdir Indotruck Utama Beri Keterangan Palsu

Jakarta, Akuratnews.com - Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan pidana terhadap Arwan Koty dengan perkara nomor 1114/pid.B/2020/PN JKT, pada sidang kali ini Rabu (2/6/2021) akhirnya dapat memeriksa Bambang Prijono selaku Presiden Direktur (presdir) PT Indotruck Utama terkait keterangan BAP nya.

Pemeriksaan terhadap Bambang merupakan yang pertama dalam proses persidangan tersebut, setelah pada sidang-sidang sebelumnya ia tak memenuhi panggilan jaksa.

Melalui sidang teleconfrence (online), Bambang Prijono saksi yang mengaku telah menjadi korban atas laporan Arwan Koty tersebut mengatakan, saat dimintai keterangan oleh penyidik, Presiden Direktur PT Indotruck Utama itu mengatakan tidak tahu bahwasanya laporan Arwan Koty dihentikan pada tahap penyelidikan.

Dua STap penghentian penyelidikan
Dua STap penghentian penyelidikan

Bambang Prijono juga mengatakan bahwa Laporan tersebut telah dihentikan pada tahap penyidikan dan mengaku telah menjadi korban atas laporan Arwan Koty tersebut.

Meskipun telah diperingatkan beberapa kali oleh majelis hakim, Bambang Prijono tetap bersikukuh mempertahankan keterangan BAP nya yang mengatakan bahwa laporan Arwan Koty dihentikan pada tahap Penyidikan.

Fakta persidangan terungkap Sesuai dengan Dua STap bahwasanya laporan Arwan Koty dihentikan pada tahap Penyelidikan.

Menurut penasihat hukum Arwan Koty, jika STap penghentian penyelidikan Artinya belum ada dampak hukumnya karena belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dan atau menjadi tersangka.

"Jadi belum ada korban yang dirugikan atas pencemaran nama baik dan diserang martabat nya serta belum ada kerugian materil," kata Ependi Matias Sidabariba SH dalam persidangan.

Dalam persidangan, Penasihat hukum Arwan Koty dari LBH Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (GRACIA) juga mempertanyakan soal Bambang Prijono apakah pernah diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik atas laporan itu.

"Saksi jangan seenaknya mengatakan telah menjadi korban, Sementara saksi belum pernah diperiksa dan belum ditetapkan jadi tersangka," ungkapnya.

“Saat ini klien kami telah jadi tersangka bahkan saat ini tengah duduk dikursi pesakitan sebagai Terdakwa, dalam hal ini kami menduga anda telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah kepada penguasa,” tambahnya.

Melalui sidang Teleconfrence saksi Bambang Prijono mengatakan bahwa laporan Arwan Koty tersebut dihentikan pada tahap penyidikan atau penyelidikan itu sami mawon yang saya tau hanya SP3 kata saksi Bambang Prijono.

Dalam laporannya alat bukti yang diduga dijadikan bukti adalah Dua surat S.Tap/ 2447/XII/2019/ Ditreskrimum, tanggal 31 Desember 2019 dan STap 66 /V/RES. 1.11/2019/ Ditreskrimum, tanggal 17 Mei 2019, yang jelas-jelas menyatakan bahwa laporan Arwan Koty dihentikan pada tahap Penyelidikan.

Meskipun telah diingatkan beberapa kali oleh majelis hakim agar saksi Bambang Prijono jangan memberikan keterangan bohong nampaknya seakan tidak dihiraukan peringatan majelis Hakim tersebut.

"Maaf pa, yang menetapkan Arwan Koty sebagai tersangka bukan saya tapi penyidik kepolisian,” kata saksi Bambang Prijono dalam sidang Teleconfrence.

Terkait penyerahan Excavator di Yard PT Indotruck Utama, saksi mengatakan alat tersebut diserahkan kepada Expedisi yang ditunjuk oleh Arwan Koty.

Belakangan diketahui bahwa Excavator itu diserahkan kepada Soleh Nurtjahyo bukan kepada Arwan Koty. Fakta sidang bahwa Soleh Nurtjahyo merupakan rekanan Expedisi PT Indotruck Utama, Sebab terdapat temuan bahwa ada mutasi dari rekening BCA milik Soleh Nurtjahyo melakukan transfer beberapa kali ke rekening milik PT Indotruck Utama.

”Dalam hal ini kami berharap seharusnya Majelis Hakim dapat melakukan perintah penahanan terhadap Bambang, sebab kami menilai keterangan Presdir PT Indotruck itu telah terpenuhi unsur sebagaimana Pasal 174 UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) yang menegaskan jika keterangan saksi disidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh supaya saksi memberikan keterangan yang sebenarnya," kata Pendi Matias Sidabariba SH dari LBH GRACIA.

Hakim, menurutnya, juga perlu menyebutkan ancaman pidana kepada saksi yang memberikan keterangan palsu. Hakim ketua majelis bahkan bisa memerintahkan penuntut umum menahan dan menuntut saksi yang memberikan keterangan palsu.

Ancaman pidana kepada saksi yang memberikan keterangan palsu di persidangan terdapat pada Pasal 242 KUHP. Pasal 242 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara 7 tahun barangsiapa yang dalam keadaan dimana Undang-Undang menentukan supaya memberikan keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik lisan maupun tulisan.

Penulis:

Baca Juga