Pengacara Korban Mafia Tanah Protes dan Tolak Permintaan Hakim, Ini Sebabnya..

Jakarta, Akuratnews.com - Protes keras dilayangkan terhadap Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Akhmad Suhel yang menjadi hakim kasus ibu rumah tangga yang diduga jadi korban mafia tanah.

Protes ini dilayangkan Amstrong Sembiring, kuasa hukum Haryanti Sutanto, seorang ibu rumah tangga yang menjadi korban mafia tanah.

Sebagai bentuk protes, Amstrong menolak membacakan perubahan gugatan terhadap tergugat Soehardjo Hadie Widyokusumo yang tidak hadir saat sidang dengan agenda pembacaan perubahan gugatan di PN Jaksel, Rabu (3/3).

Saat sidang, Akhmad Suhel menyebut ketidakhadiran tergugat dikarenakan sudah pindah alamat dari Jalan Casablanca No.99, RT 14/RW 5, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Sehingga juru sita pengadilan tak menemukan alamat baru tergugat.

Akhmad Suhel pun meminta penggugat tetap untuk membacakan gugatan. Jika ada perubahan alamat tergugat, maka dimasukan ke dalam perubahan materi gugatan.

Namun Amstrong protes dan tetap menolak membacakan perubahan gugatan dengan alasan tergugat Soehardjo Hadie Widyokusumo yang juga seorang Notaris/PPAT ini lantaran yang bersangkutan tidak hadir di dalam persidangan.

Menurut Amstrong, tidak sah pembacaan perubahan gugatan tanpa mendengar pendapat tergugat. Hal itu merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) No 843K/Sip/1984.

Setelah beradu argumen dengan majelis hakim, sidang pun akhirnya ditunda hingga 17 Maret dengan menghadirkan tergugat.

Amstrong pun sepakat dengan majelis hakim tapi dengan catatan, jika tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan pertama dan kedua.

"Masalahnya dia (tergugat) pernah hadir disitulah patokan domisilinya," bebernya.

Menurut Amstrong, tergugat sepertinya tidak ada itikad baik. Dari delapan kali sidang, tergugat baru sekali hadir.

"Artinya tergugat ini sudah sangat melecehkan hukum, bayangkan dari delapan kali sidang, pas mau putusan verstek dia hadir. Selebihnya tak hadir lagi," ungkap Amstrong.

Mantan capim KPK ini pun meminta hakim memproses perkara ini dengan menghadirkan tergugat atau memutuskan perkara tersebut.

"Sidang perdata ini biasanya batas waktunya lima bulan harus selesai, jika lebih dari itu berarti patut dicurigai ada yang aneh," imbuh Amstrong.

Amstrong pun menjelaskan, gugatan yang dilayangkan terhadap pejabat Notaris/PPAT tersebut, yaitu tidak menggubris putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Soerjani Sutanto.

Dalam putusan MA No. 214/Pdt/2017 15 Juni 2017 isinya menyatakan menolak PK yang diajukan Soerjani Sutanto, dan MA mengharuskan pihak-pihak menjalankan putusan ini dengan benar.

Amstrong menegaskan, putusan MA ini telah berkekuatan tetap (inkrah). Dengan begitu tidak ada upaya hukum lagi yang bisa dilakukan.

Untuk diketahui, selain menggugat notaris atau pejabat PPAT, Soehardjo Hadie Widyokusumo, Haryanti Sutanto melalui kuasa hukumnya, JJ Amstrong Sembiring juga menggugat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djalil.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga